Doktor Zul : Legalitas Tanah Masyarakat Penting untuk Keberlangsungan Investasi

KabarNTB, Mataram – Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah (Doktor Zul) menegaskan perlunya menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan legalitas tanah tanah masyarakat, yaitu penerbitan sertifikat tanah.

Hal itu disampaikan Doktor Zul saat bertemu kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB, Dalu Agung Darmawan, Selasa 15 Januari 2019.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tanah masyarakat memiliki pengaruh baik bagi siapa saja yang hendak bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya bagi investor luar yang ingin menanamkan modalnya di NTB.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah (Doktor Zul) bersama Kepala Kanwil BPN NTB

“Dengan upaya menjamin kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat berupa sertipikat tanah, Investor bisa lebih banyak lagi menanamkan modalnya di daerah kita,” jelas Gubernur.

Pada kesempatan itu Kepala Kantor Wilayah BPN NTB, Dalu Agung Darmawan, melaporkan, masih banyak persoalan tanah yang harus diselesaikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Misalnya, batas tanah dan sertifikat yang dimiliki masyarakat.

Ia menyatakan persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena akan mempengaruhi lancarnya pembangunan daerah. Karenanya, Ia memiliki sejumlah program strategis untuk menyelesaikan persoalan tanah masyarakat.

“Kita ditahun 2019 punya target 16000 sertifikat tersebar keseluruh kabupaten kota. Kami mohon masyarakat terlibat untuk membantu persoalan yang dihadapi karena tanpa keterlibatan masyarakat tak mungkin bisa terselesaikan dengan baik karena tanah itu milik masyarakat. Masyarakat harus menyiapkan diri, menyiapkan dokumen-dokumen penting terkait dengan tanah itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat yang menguasai tanah agar memelihara tanahnya dengan baik dengan memperjelas batas-batasnya. Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat menjaga dan memelihara tanah itu. Sehingga tidak dikuasai orang lain dan menjadi tanah-tanah terlantar.

“Yang penting dipelihara karena kalo tanah itu dibiarkan dikuasai orang lain, kalo tanah tanah itu milik perusahaan akan menjadi tanah-tanah terlantar sehingga tidak efesien,” katanya.(VR/*)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.