Dalam Tiga Tahun KSB Tuntaskan 4.017 Unit Rumah Tidak Layak Huni

KabarNTB, Sumbawa Barat – Sebanyak 4.017 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah tersentuh program penuntasan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan dalam tiga tahun kepemimpinan Bupati – Wakil Bupati, HW Musyafirin – Fud Syaifuddin.

Rumah – rumah tidak layak huni tersebut ada yang dibangun baru ada pula yang direhab.

“Total data real (by name, by adress) sebanyak 6.187 unit berdasarkan data sejak 2016 – 2019. Data ini merupakan hasil survey agen PDPGR, kepala desa, Babinsa dan Babinkamtibmas,” ungkap Kasi Penyediaan Perumahan pada Bidang Perumahan Dinas PUPRPP, Sumbawa Barat, Karimuddin, akhir pekan kemarin.

Database ini, kata Aim, menjadi acuan dalam pelaksanaan program rehab dan bedah rumah tidak layak huni. Dari total database itu, 4.017 sudah tersentuh dan sisanya sebanyak 2.170 ditargetkan tuntas pasallda 2021 atau di tahun terakhir kepemimpinan HW Musyafirin – Fud Syaifuddin.

Gotong royong perbaikan rumah yang dilaksanakan warga di Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun ini, untuk program bangun baru, dialokasikan di APBD sebanyak 20 unit. Program bangun baru ini dikhususkan untuk warga yang belum memiliki rumah dengan syarat sudah berkeluarga, miskin dan punya tanah milik sendiri.

“Untuk bangun baru dianggarkan sebesar Rp 35 juta per unit. Untuk tahun ini (2019) sudah ada nama 110 penerima program tapi belum difinalkan. Kita menunggu tuntasnya penanganan pasca gempa karena program ini berbeda dengan program bantuan pemerintah untuk korban gempa,” urai Aim.

Program rehab dan bangun baru rumah tidak layak huni yang dialokasikan dari APBD dilaksanakan dengan system gotong royong, oleh masyarakat, Agent PDPGR, Babinsa dan Babhinkamtibmas.

Persoalan rumah tidak layak huni ini, diakui tidak mudah, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, Pemda selain mengalokasikan lewat APBD, juga dikerjakan lewat alokasi anggaran DAK dan diusukkan lewat program di sejumlah kementerian.

Tahun ini dari DAK dialokasikan sebanyak 125 unit, terdiri dari 70 unit bangun baru dan 55 unit peningkatan kualitas (rehab) dengan alokasi anggaran Rp 3 Miliyar lebih.

“Sementara dari program BSPS (khusus rehab) dialokasikan 375 unit, bertambah dua kali lipat dari tahun 2018. Masing-masing unit sebesar Rp 17,5 juta per unit,”.

“Kita optimis tuntas. Untuk tahun 2020 sudah diusulkan 720 unit ke Dirjen penyediaan perumahan Kemen PUPR. Instruksi bupati harus tuntas dan bila perlu ditambah,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan program untuk rumah tidak layak huni ini akan dilaksanakan pasca program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tuntas agar tidak tumpang tindih. Warga yang sudah kena dana gempa tidak dapat program ini.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.