Pangdam Udayana : Netralitas dan Soliditas TNI – Polri Penting untuk Pemilu Damai!

KabarNTB, Mataram – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, menekankan pentingnya netralitas dan soliditas TNI – Polri dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai.

Didampingi Kapolda NTB Irjen Pol Achmad Juri, usai menutup Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Polri yang di Hotel Lombok Plaza Rabu 13 Februari 2019, Pangdam menyatakan pelaksanaan Pemilu 2019 harus berjalan aman dan damai.

“Untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai ada dua strategi utama yang harus dilaksanakan yakni menjaga netralitas dan soliditas TNI Polri supaya mampu bersinergi dengan semua komponen sehingga KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu berjalan aman dan damai,” ungkap Pangdam.

Terkait penggunaan kekuatan TNI dalam Pemilu, sesuai penyampaian Kapolda yakni 2/3 dari kekuatan Polri di setiap wilayah, namun karena keterbatasan sehingga TNI menggunakan asas prioritas dari kemungkinan eskalasi ancaman.

Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto bersama Kapolda NTB Irjen Pol Achmad Juri memberi keterangan pers usai penutupan Rakor pengamanan Pemilu di Mataram

“Terkait eskalasi ancaman, sudah dipetakan semua oleh Kapolda untuk wilayah NTB dan TNI akan mengimbanginya. Jadi tidak cukup pasukan saya digelar dengan teori 2/3 kekuatan Polri. Oleh karena itu, saling memback up dengan membaca eskalasi ancaman sehingga bisa menjawab bila terjadi kemungkinan-kemungkinan kontijensi,” jelasnya.

Diakuinya, tahapan Pemilu hingga saat ini masih dalam kondisi kondusif. Dua bulan menjelang hari H, kondisi masih normal. Wilayah Kodam IX/Udayana yang meliputi tiga provinsi secara keseluruhan sampai saat ini masih aman.

Meskipun ditingkat nasional Provinsi NTT dianggap termasuk daerah yang dipetakan berwarna merah, namun itu diambil dari eskalasi Pilkada.

“Kita doakan saja (tetap kondusif),” ucapnya.

Selain itu, Alumni Akmil 87 tersebut juga menyampaikan bahwa media juga memegang peranan untuk bersinergitas bersama TNI Polri khususnya dengan KPU dan Bawaslu diperlukan untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat.

Pangdam juga menyebut peran media dalam Pemilu. Pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak golput dan datang ke TPS karena keberhasilan demokrasi salah satu tolak ukurnya partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu. Kedua, media melalui tulisannya mampu membuat suasana menjadi dingin atau panas.

Menurutnya, obyek dalam Pemilu adalah masyarakat, penyelenggaranya KPU dan Bawaslu, TNI Polri sebagai pendukung sesuai dengan tugasnya dan media yang mengelola dan menciptakan suasana sesuai isi tulisan.

“Mari kita bersinergi mensupport program demokrasi sehingga pesta demokrasi bangsa betul betul tercapai dengan tolak ukur damai dan koridor hukum berjalan dengan baik,” tutupnya.

Sebelumnya, Kapolda NTB menyampaikan, dua bulan menjelang pelaksanaan Pemilu mesti direfresh penyiapan rencana pengamanan.

“Terkait dengan pengamanan masing-masing TPS yang rawan ada siklus, tahapan dan mekanisme penanganannya dan apabila terjadi eskalasi ancaman maka TNI sudah dipersiapkan,” papar Kapolda.

“Penggunaan TNI dalam Pemilu 2019 sebanyak 2/3 kekuatan Polri sudah diajukan sesuai dengan tahapan,” pungkasnya.(EZ/*)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.