KabarNTB, Sumbawa – Puluhan warga Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Batu Lanteh Menggugat, menggelar aksi demo di kantor Bupati dan DPRD setempat, Rabu pagi 2 Oktober 2019.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan seorang oknum pejabat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumbawa melalui media massa yang dinilai menuding masyarakat Batu Lanteh sebagai penyebab berkurangnya debit air PDAM yang berujung pada terganggunya distribusi air ke pelanggan dalam kota.
Dalam orasinya, warga menyatakan, kondisi debit air sungai pada musim kemarau seperti saat ini sangat wajar mengalami penurunan seperti tahun- tahun sebelumnya.
“Untuk diketahui, hutan Batu Lanteh masih terpelihara hingga saat ini. Terbukti sungai yang menyuplai air bersih untuk kebutuhan masyarakat perkotaan selalu mengalir dengan baik. Justru pihak PDAM-lah yang sebaliknya kurang memberi kontribusi kepada masyarakat selama keberadaannya,” cetus salah seorang orator.
Keberadaan PDAM juga disebut tidak dirasakan manfaatnya oleh warga desa sekitar yang berdekatan dengan Perusahaan Daerah tersebut. Seperti Desa Klungkung yang sama sekali tidak merasakan air milik PDAM.
Yang paling ironis, menurut demonstran, masyarakat tidak pernah mendapatkan dana CSR (Coorporate Social Responsibility) dari PDAM seperti yang diamanatkan oleh Undang – undang.
“Masyarakat Batu Lanteh nampaknya terus menjadi korban. Ibarat sudah jatuh, ketimpa tangga pula. Ditambah beberapa hari lalu PDAM Sumbawa mengeluarkan statement yang menyakiti masyarakat DAS di salah satu media, dimana warga batu Lanteh dianggap sebagai biang kerok atas kurangnya pasokan air Semongkat,” ungkap orator.
Para demonstran menuntut pihak PDAM untuk memecat oknum pejabat yang mengeluarkan statement dimaksud karena dinilai telah melakukan pencemaran nama baik masyarakat Batu Lanteh. Mereka juga menuntut PDAM untuk merealisasikan CSR kepada masyarakat sekitar.
Usai berorasi di depan kantor Bupati, warga melanjutkan aksi ke gedung DPRD Sumbawa. Mereka difasilitasi hearing dengan manajemen PDAM oleh komisi terkait di DPRD.(JK)
