KabarNTB, Mataram – Pengentasan kemiskinan di NTB, membutuhkan gerakan fundamental dan persepsi serta langkah yang sama.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, di Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB tahun 2019 di Mataram, Kamis 28 Nopember 2019, mengakui ada kesan sangat ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan NTB hingga satu digit.
“Tetapi jika membahas terkait sistem, seharusnya itu tidak rumit. Dengan membangun sistem, upaya menekan angka kemiskinan akan berjalan lebih terkoordinasi,” sebutnya.
“Jangan sampai kita asik sendiri dengan tujuan masing-masing, tanpa terkoneksi dalam satu sistem yang sangat baik. Karena penurunan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Rohmi mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang kemiskinan. Bangga menjadi orang yang berdaya, bersungguh-sungguh dan berikhtiar dalam pekerjaan.

“Semua desa di NTB harus keluar dari desa tertinggal, keluar dari desa terbelakang. Desa berkembang bagaimana caranya menjadi desa yang mandiri,” tegas Rohmi.
Di akhir sambutannya, Wagub berharap kedepan jangan hanya seremonial tetapi harus ada kesamaan persepsi dan cara pandang. Untuk itu Wagub menantang pemerintah daerah di NTB untuk memberikan apresiasi kepada desa-desa agar segera keluar dari desa terbelakang dan desa berkembang menjadi maju dan mandiri.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Ridwan Syah, mengatakan, di akhir masa kepemimpin Zul-Rohmi angka kemiskinan harus turun menjadi satu digit yaitu 9,75%.
Saat ini angka kemiskinan di NTB 14,53% dan secara nasional angka kemiskinan mencapai 9,41%. NTB harus menurunkan angka kemiskinan tiap tahun sebesar 1%. Target tersebut bukanlah hal yang mudah, terlebih Pulau Lombok dan Sumbawa sempat mengalami bencana alam.(VR)
Komentar