KabarNTB, Sumbawa – Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTB HL Budi Suryata, akhirnya angkat bicara menanggapi beberapa pernyataan politisi senior PDIP yang juga Bupati Sumbawa HM Husni Djibril yang mengaku telah didzolimi dan menuduhnya melakukan kebohongan publik.
Dalam klarifikasi yang dikirim kepada KabarNTB, Selasa 7 Januari 2020, Lalu Budi menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak memiliki ambisi untuk menjadi calon bupati atau wakil bupati.
“Apa yang saya lakukan, hanya melaksanakan keputusan partai. Sebagai Kader partai saya harus tegak lurus menjalankan dan mengamankan keputusan partai,” tegasnya.
Sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, Ia juga menegaskan bahwa pencalonan dan penetapan calon yang akan di usung PDI Perjuangan belum final dan masih berproses, karena finalisasi keputusan calon adalah kewenangan DPP Partai melalui DPD PDI Perjuangan Propinsi NTB. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, jelasnya, DPD PDI Perjuangan NTB membentuk DESK PILKADA sebagai langkah awal untuk mengetahui dan merumuskan persoalan-persoalan yang terjadi terkait Pilkada di NTB, yang nantinya akan menjadi dasar informasi bagi DPP dalam pengambilan keputusan.
“Jadi saya katakan tidak benar dan mengada-ngada, beliau (Husni Djibril) menuduh DPD PDI Perjuangan dzolim, apanya yang dzalim jika keputusan saja belum, semua masih berproses.” katanya.

Finalisasi keputusan mencalonkan kader dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa khususnya dan NTB umumnya, sambung Lalu Budi, akan final jika sudah direstui atau ditetapkan oleh DPP Partai. Saat ini berproses dan belum final. Hasil Desk Pilkada akan menjadi referensi DPD Partai dalam mengambil keputusan.
“Pak Haji Husni (Bupati Sumbawa) pasti akan di panggil oleh DPP Partai untuk menjelaskan soal sikap beliau, jadi terlalu prematur kalau kemudian beliau menuduh DPD Partai dzalim atau prosesnya tidak sesuai prosedur. Faktanya memang belum ada pengambilan keputusan yang notabene adalah ranah kewenangan DPP Partai,”.
“Jadi siapa yang dzalim dalam hal ini, yang menuduh kami dzalim inilah sebenarnya yang mendzalimi kami, kami sebenarnya yang terdzolimi.” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Desk Pilkada yang dibentuk DPD PDIP NTB, diketuai oleh HW Musyafirin (Bupati Sumbawa Barat) dengan beranggotakan HL Budi Suryata, H Ruslan Turmudzi, H Raden Nuna Abriadi dan A Rafiq (Ketua DPC PDIP Kabupaten Sumbawa), dihajatkan untuk mengevaluasi dan menganalisis peta politik Pilkada dan Pilwalkot di NTB. Hasilnya akan menjadi dasar bagi calon bupati, DPD serta DPP PDIP dalam mengambil keputusan.
Setelah melalui investigasi di lapangan serta survey-survey, Desk Pilkada DPD PDI Perjuangan NTB merekomendasikan beberapa hal diantaranya, membangun koalisi PDI Perjuangan dan PKS dalam Pilkada dan Pilwalkot Propinsi NTB, Mendorong pencalonan HM Husni Jibril – Novi dalam Pilkada di Sumbawa 2020. Selain itu, juga mendorong calon alternatif yang akan dipasangkan dengan Novi. Lalu Budi menyatakan ada dua nama yang muncul, namun ia tidak bersedia sebutkan dengan alasan tidak etis. Justeru nama dirinya (L Budi Suryata) tidak ada dalam keputusan Desk Pilkada tersebut, karena memang tidak memiliki ambisi untuk menjadi bupati dan wakil bupati.
Bukan itu saja, Tim Desk Pilkada, juga mengundang HM Husni Djibril untuk melakukan klarifikasi terhadap analisa pilkada kabupaten Sumbawa. “Dan Pak Bupati (Husni Djibril) menolak kajian dan analisa Pilkada yang dirumuskan Desk Pilkada,” sebutnya.
Konsekwensi dari sikap Bupati tersebut, akhirnya memunculkan nama ‘H Lalu Budi Suryata SP’ sebagai bakal calon alternatif dari PDI Perjuangan. “Keputusan ini diambil dalam rapat di Pendopo Gubernur yang dihadiri oleh Tim Desk Pilkada NTB, H Rahmat Hidayat, Gubernur dan Timnya, yang memutuskan calon alternatif tersebut. Jadi tidak benar jika tidak berproses,” cetusnya.
Lalu Budi juga mengungkap kebiasaannya yang selalu berkomunikasi dengan HM Husni Djibril sebagai senior dan juga guru sekaligus dianggap sebagai orang tuanya di Sumbawa untuk meminta petunjuk. “Beliau (Husni Djibril) minta saya untuk segera jalan bersosialisasi, bertemu dengan tokoh-tokoh Sumbawa, bahkan beliau menyuruh saya membuat spanduk, Baliho. “Katakan, saya yang suruh” kata beliau, “saya mau istirahat, kan sering saya bilang sama kamu Bud, saya hanya satu kali saja dan salam ke Pak Rahmat saya taat kepada keputusan partai” itu yang beliau sampaikan dan saya punya rekamannya,” ungkapnya.
Karena itu, Lalu Budi mengaku sedih dan sangat menyesalkan ketika HM Husni Djibril bersuara ke media bahwa dirinya melakukan kebohongan publik. “Mana mungkin saya berani lancang mencalonkan diri saya, kalau tidak ada perintah partai dan masukan saran beliau pak Bupati. Point yang ingin saya katakan adalah bahwa saya tidak akan pernah berbohong karena sebenarnya Pak Bupatilah yang menyarankan dan menyuruh saya untuk mempublikasikan pencalonan saya dan bahkan beliau bersumpah atas nama Allah bahwa beliau mengikhlaskan saya maju,” bebernya.
Terkait sikap HM Husni Djibril yang akan melawan keputusan DPP dan mencalonkan diri ke partai lain, Lalu Budi menyatakan, itu sudah diluar kewenangan DPD. Sebagai Sekretaris DPD Ia menegaskan akan tetap mengamankan keputusan partai dan tegak lurus menjalankan keputusan partai.
“Seberat apapun resikonya, jika ada siapa saja kader partai yang akan mengganggu ini, saya akan lawan dengan segenap jiwa raga demi loyalitas saya terhadap partai,” tandasnya.(JK)
Komentar