KabarNTB, Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, didampingi Sekretaris Daerah, H. Lalu Gita Ariadi, menghadiri rapat virtual koordinasi Perluasan Pemanfaatan Aplikasi Belanja langsung (Aplikasi Bela) Pengadaan bersama KPK RI, dari Ruang Anggrek kantor Gubernur NTB di Mataram, Jum’at 07 Mei 2021.
Rakor itu dihadiri sekaligus sebagai narasumber Ketua KPK, Kepala LKPP, Menteri Koperasi dan UKM, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Rapat digelar dalam rangka melaksanakan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 pada Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi Bela.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, menjelaskan, telah terjadi sejak tahun 2014 hingga 2021 sebanyak 1146 kasus korupsi di Indonesia. “Hal ini disebabkan begitu besar anggaran belanja negara untuk pembangunan di daerah yakni ada 425 triliun/tahun yang dikucurkan di tahun 2021 dari 40% APBD untuk pengaadan barang dan jasa,” jelasnya.
Disebutkan, banyak kepala daerah yang terlibat dalam hal tersebut dan sering kali terjadi karena sistem yang buruk dalam birokrasi. Oleh karena itu, dengan pemanfaatan teknologi melalui Aplikasi “Bela” dapat membantu membendung tindak pidana korupsi.
“Korupsi terjadi karena gagal, buruk, dan lemahnya sistem. Karena itu kami menyambut baik adanya sistem pengadaan barang dan jasa, dengan memanfaatkan Aplikasi Bela,” jelas Firli.
Ia juga optimis dengan sistem yang dibangun mengedepankan teknologi informasi transaksi ini, dapat membantu pemerintah untuk terhindar dari praktek-praktek korupsi.
Sementara itu, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, menjelaskan, Aplikasi “Bela” merupakan program untuk mendukung Program UKM GoDigital melalui proses belanja langsung yang bernilai paling tinggi 50 juta rupiah kepada UKM yang tergabung dalam Marketplace. Sedangkan “Bela” Pengadaan merupakan aplikasi belanja online yang dibuat oleh LKPP bekerjasama dengan mitra marketplace antara lain Bukalapak, Shopee, Bhinneka, Blibli, Grab dan Gojek.
“Melalui aplikasi ini pemerintah bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam pengadaan barang/jasa. Lebih menghemat Sumber Daya termasuk efisiensi anggaran, serta lebih transparan dan akuntabel,” tandasnya.
Wakil Gubernur Sitti Rohmi bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang mengikuti kegiatan tersebut terlihat berdiskusi menarik membahas pengaplikasiannya di Pemrov NTB. Saat ini Pemprov NTB memang sedang berusaha mewujudkan program industrialisasi berbasis UKM. Sedangkan disisi lain sebagaimana yang terus didorong oleh Gubernur NTB, bahwa cost of learning dari upaya menumbuhkan industrialisasi harus masuk menjadi perhitungan dalam sistem administrasi dan akuntabilitas belanja pemerintah.(NK)
Komentar