KabarNTB, Sumbawa Barat – Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberi atensi khusus terhadap kasus dugaan kekerasan terhadap dokter yang bertugas di RSUD Asy Syfa oleh oknum keluarga pasien.
Sekda Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 KSB, dikonfirmasi, menyatakan kasus tersebut saat ini sudah dilaporkan dan ditangani Polres Sumbawa Barat. “Hari Minggu (seusai kejadian) itu juga langsung dibuatkan laporan Polisi atas tindakan yang dilakukan oknum keluarga pasien itu,” ungkap Sekda kepada wartatawan di ruang kerjanya, Selasa 7 September 2021.
Sekda berjanji bahwa Pemda KSB akan memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. “Untuk proses hukum itu menjadi kewenangan Kepolisian. Kita juga sudah bertemu langsung dengan Pak Kapolres untuk memastikan sejauh mana laporan itu saat ini berjalan,” katanya.
Sekda Amar Nurmansyah menjelaskan kronologis kasus dugaan kekerasan tersebut. Dokter K (inisial,red) mengalami insiden tindak kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum keluarga pasien pada hari Ahad 5 September 2021 di RSUD Asy Syfa. Dari informasi yang diterimanya, kata Sekda, kasus dugaan kekerasan itu terjadi lantaran oknum keluarga pasien tidak terima, ketika dokter menyampaikan bahwa pasien yang merupakan kerabat dekatnya didiagnosa awal suspect covid-19.
Awalnya, dokter yang bertugas saat itu menyampaikan kepada delapan orang perwakilan pihak keluarga yang mengantar. “Delapan orang ini awalnya menerima penjelasan yang disampaikan dokter. Namun entah apa penyebabnya, datang keluarga yang lain tidak terima jika pasien ini disebut suspek covid-19, delapan orang ini akhirnya ikut tersulut emosinya dan terjadilah tindakan kekerasan,” jelasnya.
Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah maupun Satgas Covid-19 atas peristiwa yang dialami salah satu dokter itu, Sekda mengaku langsung bertemu dengan Kapolres Sumbawa Barat. Pertemuan itu juga dihadiri Direktur RSUD Asy Syifa yang juga Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia (IDI) KSB. “Terkait kasus pidana yang sedang ditangani kepolisian atas insiden itu, pemerintah sangat menghormati. Kita tidak intervensi disitu, namun yang jelas, dokter ini mendapat pendampingan dari penasehat hukum yang memang sudah ditunjuk (mitra) pemerintah,” jelasnya.
Sedangkan menyangkut peristiwa itu sendiri, Sekda menyatakan menjadi catatan serius pemerintah daerah maupun Satgas. Terutama bagaimana menjamin keselamatan para dokter maupun tenaga medis lainnya yang saat ini bertugas dalam memberikan pelayanan kesehatan maupun pencegahan dan penanganan covid-19. Satgas akan menjadikan kasus ini sebagai evaluasi kedepan. Terutama bagaimana memastikan keselamatan para tenaga medis dalam hal penanganan covid-19, termasuk mengatur SOP yang tegas tentang penyampaian kepada keluarga pasien, apabila itu berkaitan dengan covid-19.
Sekda menegaskan, keberadaan SOP sangat penting, agar kasus seperti ini tidak kembali terjadi. Satgas selama ini memang lebih fokus menangani SOP bagian hilirnya saja, seperti kasus kematian akibat covid-19. “Kasus ini menjadi catatan serius, agar kedepannya (bagian hulu) juga perlu mendapat perhatian dan SOP yang sama. Ketika dokter menyampaikan probable (suspect) covid-19 ke keluarga, ternyata ada yang tidak terima dan terjadi kekerasan. Kedepan, saat menyampaikan informasi seperti ini akan kita atur lagi. Ini juga sudah kita sampaikan ke Kapolres, agar bagaimana saat disampaikan ke keluarga nanti, ada pengamanan (koordinasi) dengan kepolisian, sehingga saat penyampaian dokternya tidak sendiri. Termasuk juga disana harus didampingi Satgas,” bebernya.
Dalam pertemuan dengan Kapolres, Sekda mengaku juga menyampaikan harapan kepada Kepolisian, jika terjadi ancaman terhadap tenaga medis yang saat ini tengah menangani covid-19 agar dipantau dan dijadikan atensi. “Ini sudah kita sampaikan dan menjadi catatan kita bersama,” imbuhnya.
Pemda KSB menampik adanya anggapan bahwa pemerintah daerah tidak tanggap dalam kasus ini, sehingga memunculkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari pengurus IDI di NTB. Sebaliknya, kasus ini menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah agar kedepan peristiwa serupa tidak terulang. “Fungsi edukasi akan kita tingkatkan juga. Supaya masyarakat atau keluarga pasien tidak mengedepankan kekerasan fisik,” tandas Sekda.(EZ)
Komentar