Keluarga Pemilik Lahan, Duduki Kantor Samsat Sumbawa

KabarNTB, Sumbawa – Puluhan keluarga H Maksud di dampingi kuasa hukumnya Surahman Md, mengelar aksi demo dan menduduki kantor Samsat Kabupaten Sumbawa, Senin 8 Nopember 2021.

Massa menutup salah satu gerbang dan mendirikan tenda di halaman kantor tersebut. Perwakilan keluarga menyatakan, mereka akan tetap menduduki kantor Samsat selama tuntutan mereka belum di akomodir oleh pemerintah.

Aksi demo yang mendapat pengawalan ketat dari pihak Polres Sumbawa merupakan buntut dari belum adanya titik terang terhadap penyelesaian persoalan lahan seluas 802 M2 milik H. Maksud yang sekarang menjadi lokasi berdirinya kantor Samsat. Meski H Maksut melalui kuasa hukumnya telah dua kali melayangkan somasi, namun belum ada tanggapan sampai sekarang. Pemprov NTB melalui Biro Hukum tetap tidak memberikan solusi apapun untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut.

Aksi demo keluarga H Maksud di kantor Samsat Sumbawa

Dalam aksi tersebut H. Maksud juga didampingi LSM FPPK Sumbawa untuk menduduki kantor Samsat Sumbawa. Dalam orasinya, Ketua FPPK, Abdul Hatap menyatakan Pemprov NTB tidak memiliki etikad baik dalam menyelesaikan persoalan tanah tersebut. “Aksi pendudukan ini kami lakukan sebagai bentuk kekecewaan kami kepada Pemprov NTB. Dimana menurut keluarga H.Maksud pemerintah telah merampas hak tanah yang menjadi miliknya,,” ungkap Abdul Hatap.

Ia menjelaskan, selama puluhan tahun, lahan tersebut tidak pernah dipindah tangankan oleh H. Maksud kepada siapapun termasuk Pemerintah Kabupaten Sumbawa maupun Pemprov NTB. “Buktinya SHM 2384 masih dipegang oleh H. Maksud sampai saat ini,” ungkapnya.

Karenanya, ia meminta Pemprov NTB untuk mencari solusi terbaik guna menyelesaikan masalah lahan tersebut.

Sementara Kuasa Hukum H Maksud, Surrahman MD dari Kantor Hukum SS & Partners, menjelaskan, pihaknya melakukan penguasaan fisik terhadap Kantor Samsat Sumbawa dengan alasan dan bukti sah berdasarkan sertifikat yang telah dikeluarkan oleh BPN Sumbawa dari tahun 1987.

Sertifikat tersebut atau sertifikat induk telah dilakukan pemecahan sebanyak 4 sertifikat, yakni 211, 212, 213 dan 214. Dua sertifikat telah beralih ke Pengadilan Agama dan duabsertifikat sekarang ditempati atau diduduki oleh Samsat Sumbawa dan Kantor Sospol.

“Untuk itu kami melakukan penguasaan fisik ini dan kami minta kepada Gubernur NTB melalui somasi yang telah kami layangkan bahwa tanah ini adalah milik klien kami berdasarkan alasan yang jelas tidak pernah dilakukan peralihan hak baik ke lembaga atau instansi manapun maupun kepada perseorangan, tidak pernah ada kasus hukum terhadap tanah ini,” bebernya.

Surahman juga mengungkap adanya indikasi pemalsuan dokumen jual beli lahan tersebut. Dimana ada persekongkolan oknum saat itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli kepada kliennya, padahal hal itu tidak pernah terjadi. “Sampai detik ini klien kami masih dalam keadaan sehat walafiat, masih hidup dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya,” tukasnya.

Sementara terkait bukti yang dipegang oleh Kantor Samsat Sumbawa saat ini, sebagaimana jawaban atas Somasi kuasa hukum yang kedua kali, menurut Surahman penuh kejanggalan.

“Berkali – kali kami meneliti dan memeriksanya dan mengkaji bukti yang mereka pegang. Ternyata bukti yang mereka berikan bukan bukti untuk Kantor Samsat saat ini, tapi kantor disebelah Samsat. Justru ini semakin fatal, secara yuridis formal Kami punya alas hak dan kami melakukan penguasaan hak sebagaimana luas objek yang kami miliki di dalam SHM tersebut,” tegasnya.

Aksi pengusaan yang dilakukan pihak keluarga dan kuasa hukum H Maksud berlangsung damai. Tidak ada pengrusakan bangunan, tanaman atau pagar tembok.

Sesuai kesepakatan, pelayanan di kantor Samsat tetap berjalan. ihaknya juga telah sepakat dengan Kepala Samsat Sumbawa supaya mereka tetap melakukan aktivitas. Pintu kantor dibagi dua, dimana pintu sebelah barat dikuasai penuh dengan halaman sebagaimana batas objek yang dimiliki keluarga H Maksud. Rencananya objek tersebut akan dipagar. Di lokasu itu juga menjadi lokasi dibangun tenda. “Ini sebagai isyarat bahwa ini adalah milik kami dan kami tidak akan mengganggu aktivitas pelayanan publik,” tukas Surahman.

Rencananya, aksi tersebut akan berlangsung hingga dua Minggu kedepan. Selanjutnya jika belum ada solusi dari Pemprov NTB, maka pihak keluarga menegaskan akan mendirikan bangunan permanen di lokasi kantor tersebut.

Bukan saja menuntut untuk mengembalikan aset keluarga H Maksud, kuasa hukum juga menuntut ganti kerugian kliennya karena tidak bisa menguasai lahan miliknya selama 25 tahun karena dikuasai oleh Pemprov NTB.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.