KabarNTB, Sumbawa – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kabupaten Sumbawa menyatakan sikap keberatan atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sikap ini disampaikan Ketua F-PKS, Adizul Syahabuddin, MSi.
Kepada KabarNTB, Rabu (07/09), legislator dua periode itu mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi membebani masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa.
“Sekitar 80 persen masyarakat Kabupaten Sumbawa adalah petani dan nelayan dimana dalam berproduksi jelas membutuhkan BBM. Kenaikan harga yang sangat tinggi ini otomatis membebani mereka,” ujar Adizul.
Lanjut Adizul, nelayan membutuhkan BBM untuk melaut. Kalau selama ini membutuhkan biaya Rp 200 ribu untuk melaut, dengan kenaikan harga BBM ini otomatis membutuhkan modal lebih banyak lagi.
Sementara harga jual hasil tangkapan nelayan tidak serta merta meningkat oleh karena daya beli masyarakat yang menurun.
Selain nelayan, petani dalam menjalankan usaha taninya juga membutuhkan BBM yang tidak sedikit, lantaran tidak semua wilayah di Kabupaten Sumbawa menggunakan irigasi teknis dan ini otomatis petani membutuhkan BBM untuk memompa air ke lahan pertaniannya.
“Belum lagi kebutuhan untuk mengolah tanah dengan menggunakan andtraktor. Kalau selama ini, dalam 1 hektar dibutuhkan 2 sampai 2,5 juta biaya sewa Handtraktor, maka dengan kenaikan harga BBM tentu akan meningkatkan biaya tersebut menjadi lebih tinggi lagi dan ini otomatis membebani petani,” jelas Adizul.
Kenaikan harga BBM ini, dipastikan akan meningkatkan harga sarana produksi pertanian lainnya seperti pupuk, benih dan obat-obatan pertanian. Sementara disatu sisi pemerintah tidak dapat mengamankan harga jual hasil pertanian secara adil.
“Dengan kenaikan harga BBM ini otomatis akan menaikkan harga bahan pokok lainnya. Fraksi PKS DPRD Sumbawa menilai pemerintah tidak berpihak kepada petani dan nelayan termasuk masyarakat kecil lainnya,” tegas Adizul.
Karena itu, dengan tegas Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumbawa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi sebab sangat membebani masyarakat khususnya petani, nelayan dan masyarakat pada umum.
“Kami, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumbawa berharap, pemerintah dapat mengkaji ulang kenaikan harga BBM bersubsidi ini sebab sangat membebani masyarakat terutama petani dan nelayan,” pungkasnya. (IR)
