Sumbawa Besar, KabarNTB
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa meminta pemerintah daerah mengenjot penerimaan daerah melalui pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permintaan F-PKS itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD dengan agenda pandangan fraksi dewan terhadap 3 raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
“Peningkatan pendapatan PAD harus menjadi target utama untuk terus menerus ditingkatkan setiap tahun,” pinta Ahdar, juru bicara FPKS pada sidang tersebut.
Untuk menggejot penerimaan daerah dari PAD, F-PKS menyarankan pemerintan daerah mengintensifkan pengawasan terhadap objek yang menjadi sumber PAD yang tidak mematuhi ketentuan peraturan daerah dalam memberikan kontribusi baik berupa retribusi maupun pajak.
Selain mengintensifkan pengawasan, F-PKS juga menyarankan elsekutif untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam menganalisa dan mencari sumber PAD baru.
Terkait penggunaan anggaran, F-PKS meminta pemerintah daerah fokus pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pengurangan kemiskinan. Terlebih dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dimana salah satu isi instruksi tersebut adalah bupati diminta untuk menyusun program dan kegiatan RKPD serta mengalokasikan anggaran pada APBD dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. “Fraksi PKS menyarankan agar strategi pembangunan yang diterjemahkan dalam program-program pemerintah melalui organisasi perangkat daerah benar-benar diimplementasikan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan sehingga langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat,” pungkas Ahdar. (JK)
Komentar