Sumbawa Besar, KabarNTB
Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sumbawa meminta aparat penegak hukum menindak geng motor yang meresahkan masyarakat. Permintaan Fraksi Demokrat ini merupakan bagian dari pandangan umumnya terkait APBD Perubahan 2023 yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD, Selasa (19/09).
“Tindakan hukum kepada anggota geng motor yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat untuk membuat mereka jera,” kata juru bicara F-Demokrat, Yasin Musamah SAP.
“Fraksi Demokrat meminta Satpol PP bekerja sama dengan pihak kepolisian mengintensifkan patroli ditempat keramaian di dalam kota dan jika perlu menempatkan personilnya,” sambung Yasin.
Selain maraknya geng motor, Fraksi Demokrat juga menyorot berhentinya penyaluran tunjangan daerah terpencil bagi guru honorer yang bertugas di pondok pesantren di Pulau Medang Kecamatan Labuhan Badas ataupun di daerah terpencil lainnya. Penyaluran tunjangan ini dihentikan sejak sejak tahun 2019 lalu.
Fraksi Demokrat berharap Bupati Sumbawa kembali menyalurkan tunjangan tersebut. “Kami sangat berharap Bupati Sumbawa bisa menganggarkan kembali tunjangan dana daerah terpencil tersebut,” pintanya. (JK)
Komentar