Sukses Kendalikan Inflasi, Satu-satunya Kabupaten/Kota se NTB
KabarNTB, Jakarta – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin menjadi satu-satunya bupati/wali kota di Provinsi NTB mendapat dana insentif atas berbagai program mengendalikan inflasi di daerah.
Dana insentif senilai Rp 9,6 miliar lebih itu merupakan reward untuk KSB atas keberhasilan mengendalikan inflasi daerah periode ke tiga tahun 2023. Insentif ini diterima langsung H. Firin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian disaksikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Jakarta, Senin (6/11/2023)
Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin menjelaskan, keberhasilan tersebut tak lepas dari lima kebijakan Pemda Sumbawa Barat. Lima kebijakan itu antara lain, mengoptimalkan APBD untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar, mengurangi gejolak harga komoditas pangan, penguatan cadangan pangan dan pengaturan penyaluran. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, terutama memperkuat kerja sama antar daerah. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok kelancaran distribusi barang dan jasa serta memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Bupati menyebut, perkembangan indeks harga konsumen dan inflasi exercisehing per September 2023 berdasarkan data BPS, komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah beras. Harga beras di Sumbawa Barat mengalami kenaikan karena kelangkaan yang terjadi. Kondisi ini juga terjadi di sebagian kabupaten/kota di NTB. Kondisi ini ditambahkan kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan langsung dari pemerintah pusat.
‘’Kondisi ini berlaku secara nasional. Secara tidak langsung berdampak pada harga komoditas lain,’’ jelasnya.
Di Sumbawa Barat untuk menekan inflasi, ia langsung memaksimalkan keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah bersama seluruh perangkat daerah terkait dan stakeholders pendukung lainnya untuk segera terjun dan memantau sekaligus melakukan pengendalian pasokan bahan pangan di lapangan.
‘’Terutama pada tahapan kritis dalam memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Sinergi, koordinasi kebijakan melalui langkah aktif dan terukur,’’ paparnya.
Bentuk kecakapan dan kecepatan pemerintah di lapangan diantaranya melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, mencegah penimbunan barang serta Operasi Pasar .
‘’Pasar murah ini dilaksanakan beberapa OPD tehnis melibatkan mitra pemerintah seperti lembaga perbankan maupun mitra usaha yang ada dan peduli,’’ tandasnya.
Pemda KSB juga secara kontinyu berkoordinasi dengan Bulog. Langkah ini untuk memastikan ketersediaan bahan pokok termasuk melakukan koordinasi dengan penghasil komoditi lain dalam pencegahan gagal panen dan lainnya.
‘’Kita juga rutin rapat bersama TPID. Semua hal kita bahas dan diambil langkah cepat untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian inflasi,’’ tandasnya.
Di tingkat lapangan, pemerintah bersama TPID melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan terutama bahan pokok di gudang untuk didistribusikan ke masyarakat pada saat terjadi kekurangan stok, mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi serta memberikan bantuan transportasi dari APBD.
‘’Kita juga secara rutin melaksanakan penanaman komoditas pangan. Ini untuk menjaga pasokan bahan pokok,’’ urainya.
Langkah lain, pemerintah juga melakukan beberapa program yang diimplementasikan langsung untuk mendukung kegiatan operasi pasar melalui anggaran yang dialokasikan ke Dinas Koperindag, melakukan langkah pencegahan dan mitigasi bencana alam El Nino serta melakukan koordinasi dengan Bulog untuk menyiapkan stok beras.
‘’Saat ini kita masih tersedia stok sekitar 194 ton. Kita juga melakukan penyaluran air ke wilayah kekeringan, serta melakukan pemantauan. Ini dilaporkan setiap hari,’’ bebernya lagi.
Pelaporan untuk mencegah terjadinya inflasi ini selain melalui tim yang dibentuk Pemda KSB, pemerintah juga melibatkan Agen Gotong Royong (AGR) di setiap titik wilayah perdagangan maupun kecamatan. ‘’Mereka secara berkala melaporkan kondisi terkini tentang harga bahan pokok dan komoditi lainnya. Terakhir, apa yang dilakukan KSB ini terlapor baik ke Kemendagri,’’ tambahnya. (DIT)
Komentar