Sumbawa Besar, KabarNTB
Wakil Bupati Sumbawa Hj Dewi Noviany MPd menyampaikan
penjelasanya terhadap rancangan peraturan daerah RAPBD 2024 pada sidang paripurna DPRD yang berlangsung Senin (20/11).
Disidang yang dipimpin Ketua DPRD, Abdul Rafiq SH tersebut, wakil bupati mengtakan tema pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2024 yakni peningkatan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan layanan dasar yang berkeadilan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang) sebesar 5-6%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,00%, rasio gini sebesar 0,328, indeks pembangunan manusia sebesar 70,00 dan tingkat kemiskinan sebesar 10,06%.
Dengan tema pembangunan tersebut, maka rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk mencapai prioritas pembangunan sebagai berikut, pertama, memantapkan layanan dasar dan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kedua, memperkuat pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Ketiga, memperkuat reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja menuju peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, ke empat, memperkuat struktur masyarakat Sumbawa yang beriman aman dan berbudaya, kelima, memperkuat tata kelola lingkungan hidup antisipasi perubahan iklim dan mitigasi bencana, ke enam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berkualitas untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan pangan.
Mengenai kondisi keuangan daerah menurut anggaran 2024, dapat kami sampaikan bahwa secara agregat pendapatan daerah mengalami peningkatan
yang ditargetkan sebesar Rp.2,02 triliun bertambah Rp 49,52 milyar (2,51%) dari pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar Rp 1,97 triliun namun di sisi belanja daerah, di samping alokasi belanja gaji dan tunjangan ASN gaji dan tunjangan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah.
Demikian representasi dan tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD serta belanja-belanja yang bersifat wajib dan mengikat lainnya yang dialokasikan secara rutin setiap tahun anggaran juga terdapat belanja-belanja yang harus dialokasikan pada tahun anggaran 2024 seperti belanja penyelenggaraan pemilu serentak sebesar Rp 38,00 milyar, kekurangan Alokasi Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp 21,29 milyar, kenaikan gaji ASN sebesar rp39,90 milyar alokasi gaji P3K formasi 2023 sebesar rp61,07 milyar, alokasi tambahan penghasilan P3K sebesar Rp 14,27 milyar serta pembayaran angsuran pinjaman daerah sebesar 31,39 milyar.
Secara garis besar postur rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2,02 triliun bertambah sebesar Rp 49,52 milyar (2,51%) dari pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar Rp 1,97 triliun yang terdiri atas Pendapatan asli daerah sebesar 257,27 milyar (14,28%) pendapatan transfer sebesar Rp 1,73 milyar (1,12%) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp34,56 milyar (-5,00%)
Sedangkan untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1,99 triliun berkurang sebesar Rp 47,17 milyar (2,31%) dibandingkan belanja APBD di tahun anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar Rp.2,04 triliun berdasarkan rencana pendapatan dan belanja tersebut maka tercatat surplus anggaran sebesar Rp 26,39. Milya
Pembiayaan daerah direncanakan sebagai berikut: 1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 5,00 milyar berkurang sebesar Rp.88,85 milyar (68,21%) dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar Rp 93,80 milyar yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp.5,00 milyar, 2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 31,39 milyar, bertambah sebesar Rp.7,89 milyar. (33,56%) dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sebesar Rp 23,50 milyar, yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar rp31,39 milyar
Dengan demikian maka pembiayaan netto berkurang sebesar Rp26,39 milyar pembiayaan netto ini digunakan untuk memanfaatkan surplus sehingga tercapai keseimbangan anggaran detail ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan menurut kelompok dan jenis sebagaimana terlampir”tutup Wakil Bupati”.(JK)
Komentar