KabarNTB, Sumbawa Barat — Sebanyak 2.314 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dilantik dan menerima SK pengangakatan yang diserahkan oleh Bupati Sumbawa Barat, H Amar Nurmansyah di Lapangan Graha Praja, Kompleks KTC, Selasa, 29 Juli 2025.
Turut hadir Wakil Bupati, Hj. Hanipah Musyafirin, Sekretaris Daerah Hairul Jibril, serta jajaran Pimpinan OPD Lingkup Pemda KSB.
Kepala BKPSDM, Drs. Mulyadi, melporkan, seleksi PPPK tahun 2024 diikuti oleh 2.480 pendaftar. Sebanyak 2.318 peserta dinyatakan lulus.
“Proses seleksi dilakukan dengan sistem merit dan transparan, serta merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Daerah dalam memperkuat sumber daya aparatur negara,” urai Mulyadi.
Bupati Amar Nurmansyah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras tim seleksi dan menegaskan pentingnya peran PPPK sebagai pelayan masyarakat yang profesional.
Ia mengingatkan agar para pegawai yang baru dilantik mampu berkontribusi dalam menyukseskan program-program prioritas daerah. PPPK juga diharapkan aktif membantu menyosialisasikan program unggulan seperti Kartu KSB Maju, layanan TRC Ambulance, serta berbagai inisiatif pelayanan dasar lainnya agar benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat.
”Saya berharap kepada PPPK yang baru saja saya lantik agar dapat menjadi yang terdepan mensosialisasikan keberadaan Kartu Sumbawa Barat Maju,” ucapnya.
Hal penting lainnya yang disamapaikan Bupati terkait pentingnya validitas data kepegawaian, khususnya pada sektor pendidikan. Bupati menyampaikan dua catatan penting yaitu terkait dengan penempatan guru. Ia mengakui adanya kasus penempatan guru PPPK yang lokasinya berjauhan dengan tempat tinggal yang bersangkutan.
Hal tersbeut dikarenakan data Dapodik menyatakan sekolah asal sudah memiliki guru, padahal guru tersebut masih berstatus honorer. Hal ini menyebabkan guru yang bersangkutan ditempatkan jauh dari wilayah asalnya.
“Kebijakan terbaru dari pemerintah pusat bahwa penempatan guru PPPK dapat di tugaskan di Sekolah Swasta. Hal ini menjadi perhatian serius dan menjadi atensi khusus bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar penempatan ke depan bisa lebih proporsional dan tepat sasaran,” imbuh Bupati.
Penyerahan SK menjadi moment bahagia bercampur haru bagi 2.314 PPPK yang hadir hadir bersama keluarga masing-masing.
Bupati juga menceritakan perjalanan panjang pengangkatan PPPK dan upaya keras yang dilakukan semenjak dirinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah.
”Ini adalah gelombang ketiga dari sejak awal berlangsungnya perekrutan PPPK. Dalam perjalanan awalnya, ada evaluasi oleh APKASI terkait dengan nasib PTT. Diketahui pada masa awal perekrutan, ada kuota sebesar 1,2 juta dari kementerian keuangan, tetapi yang terjadi di daerah-daerah hanya mampu merekrut tidak lebih dari 50 persen.
“Saya mencoba mencari dimana titik lemahnya pada waktu itu, ternyata analisa jabatan yang belum betul betul baik kita laksanakan pada waktu itu. Itu berarti daerah yang gagal mengakses,” ungkapnya.
Karenanya bupati pada saat itu berupaya menggenjot BKD dan seluruh Subag Kepegawaian yang ada di seluruh SKPD, untuk berupaya keras, meskipun banyak yang menilai hal tersebut berbau politis.
“Yanh kita lakukan adalah upaya memperjuangkan masa depan PTT yang ada. Saya pastikan pada saat itu yang ada dipangkalan data harus dapat direkrut semua. Alhamdulillah dari upaya tersebut ternyata bapak ibu bisa tersenyum semua hari ini,” bebernya.
Sementara itu, untuk gelombang kedua, dari 535 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mendaftar, sebanyak 258 mengikuti seleksi, dan 137 orang dinyatakan lulus. Proses penetapan SK tengah berlangsung dan pelantikan direncanakan pada bulan Oktober 2025. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan status dan kesejahteraan PTT melalui skema rekrutmen PPPK yang berkelanjutan dan adil.(*)
