KabarNTB, Sumbawa — Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sumbawa Menggugat (ARSM) menggelar aksi demo di kantor DPRD Sumbawa, Selasa 14 Juli 2020. Dalam aksi itu, massa meminta sikap tegas DPRD Sumbawa dalam memperjuangkan nasib rakyat khususnya didua sektor yakni Pendidikan dan Pertanian, dimana dua sektor ini sangat vital dan harus menjadi perhatian bersama.
Dalam orasinya, demonstran menilai pendidikan yang ada saat ini semakin jauh dari harapan dan hajat sesuai dengan amanat UUD 1945, dimana pendidikan yang semestinya mencerdaskan kehidupan bangsa, malah sudah terbalik menjadi lahan bisnis, yang berakibat pada kualitas SDM menurun.
“Banyak masyarakat yang tidak mampu mendapatkan akses pendidikan. Sekalipun ada beasiswa namun persoalan tak juga berakhir, malah menimbulkan benih persoalan, seperti adanya pungutan dalam uang komite, SKS dan yang lainnya. Sementara dana pendidikan sudah jelas diatur dalam APBN sebanyak 20 persen,” tegas Kordinator Aksi, dalam orasinya.
Massa juga meminta pemerintah melakukan intervensi terhadap lembaga pendidikan swasta atas segala kebijakan yang tidak pro rakyat. Hal itu penting karna pelajar/mahasiswa telah dibebani oleh mahalnya biaya hidup seperti Kos, logistik, listrik, dan kebutuhan hidup sehari-hari yang harus juga dipenuhi, disamping uang kuliah.
Pada aksi tersebut, ARSM menyatakan empat pernyataan sikap dan tuntutan kepada DPRD Sumbawa, antara lain menolak komersialisasi pendidikan, menolak segala bentuk pungutan liar disektor pendidikan, menuntut dimaksimalkannya sarana dan prasarana pendidikan dan yang terakhir mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis.
Sementara di sektor pertanian, ARSM menyoroti sejumlah hal yang dinilai perlu intervensi pemerintah. Karena saat ini kondisi petani serba sulit dan ditambah dengan biaya hidup yang semakin mahal. Karenannya ARSM menuntut menuntut pemerintah agar dengan maksimal hadir ditengah sektor pertanian, baik dari proses pratanam hingga proses pemasaran, mendorong pemerintah untuk segera membangun industri pertanian dengan sistem satu pintu melalui pemerintah, dan yang ketiga, melakukan pemutihan pinjaman KUR terhadap petani yang gagal panen.
Atas beberapa tuntutan tersebut, DPRD Sumbawa melalui Sekretaris Komisi II yang membidangi masalah pertanian, Ridwan dan Ahmadul Kosasi yang mewakili Komisi IV berjanji akan mengagendakan ulang pertemuan pada pekan depan dengan menghadirkan semua pihak termasuk dinas tekhnis untuk membahas permasalahan tersebut.(JK)
