Mataram, KabarNTB – Dalam upaya pengurangan risiko bencana, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan penanda-tanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Mataram, Universitas Gajah Mada (UGM).
Pada saat yang bersamaan, Mou tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Fakultas Teknik Unram dan UGM selaku pelaksana lapangan. Acara yang dilaksanakan di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (5/8) dihadiri oleh kepala SKPD terkait dan perwakilan dari German National Science Foundation (GNF).
Rektor Universitas Gajah Mada, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D mengemukakan tujuan dilaksanakannya MoU ini, dalam rangka mempersiapkan masyarakat meminimalisir jatuhnya korban jiwa sebelum atau saat terjadi bencana alam. “jadi mari kita bersama-sama, pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk memikirkan langkah-langkah, tekhnologi apa yang harus kita siapkan agar bisa mengurangi jatuhnya korban bencana”, tandasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberi apresiasi atas kesepakatan bersama pengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengurangan risiko bencana di wilayah NTB.
“NTB ini seperti yang disampaikan ibu rektor tadi, ada potensi kebencanaan yang cukup tinggi dan beragam, oleh karena itu kami perlu pengalaman ilmu dan tekhnologi untuk mengurangi risiko bencana”, sambut orang nomor satu NTB.
Lebih lanjut gubernur menegaskan, masalah kebencanaan menjadi prioritas utama pemerintah provinsi NTB. Salah satu bentuk komitmen yang diperlihatkan adalah dengan memprakarsai pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pada tahun 2014 lalu, NTB terpilih sebagai tuan rumah peringatan pengurangan risiko bencana karena BPBD provinsi NTB dinilai memiliki kinerja terbaik se-Indonesia.
Gubernur juga menekankan pengurangan risiko bencana tidak serta merta dinilai keberhasilannya dari ketersediaan alat-alat tekhnologi tinggi. “pengurangan risiko bencana membutuhkan pendekatan secara menyeluruh, yang terpenting adalah peran dari kebijakan-kebijakan di daerah, jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/ kota di NTB agar memastikan pembangunan yang kita lakukan sesuai dengan perspektif kebencanaan”, tegas lelaki kelahiran Pancor.(Hms-ntb)
Komentar