KabarNTB, Mataram – Wakil Gubernur NTB,H. Muhammad Amin mendukung penuh tindakan pihak kepolisian yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku pungutan liar (pungli).
Bahkan ia berjanji akan memberikan sanksi tegas jika yang yang tertangkap melakukan pungli itu adalah PNS di lingkungan Pemerintah Pemprov NTB.
Menurutnya, operasi tangkap tangan bisa menjadi salah satu alternatif untuk memberantas pungli yang terjadI NTB.
“Cerita ini kan sebenarnya sudah lama, bahkan sudah ada yang difoto. Termasuk di pasar-pasar juga ada pungli. Jadi, ya boleh saja dilakukan tangakap tangan,” ujar Wagub, Senin (24/10/16)
Amin mengaku, banyaknya ditemukan pungli membuktikan bahwa masih lemahnya karakter birokrasi pemerintah.
“Gerakan berantas pungli secara nasional harus terus kita galakkan. Monitor masyarakat untuk mengawasi harus diperkuat. Lalu laporkan ke penegak hukum jika ditemukan ada pungli di sekitar kita,” ujar dia
Ia juga menegaskan, sanksi bagi pelaku pungli adalah pemecatan karena dengan adanya pungli, maka akan menurunkan citra abdi negara. Efeknya perbaikan birokrasi pemerintaha akan menjadi sulit terlaksana.
“Dampak luas kepada masyarakat yang harus kita pikirkan,” tambahnya.
Atas maraknya pungli tersebut, Pemprov NTB akan semakin memperketat pada sisi pelayanan publik. Hal tersebut untuk menciptakan pelayanan publik bebas pungli.
“Kita akan koordinas dengan Pak Gubernur dan Inspektorat. Jika masih ditemukan, maka siap-siap terima risikonya,” tandas wagub.
Selain itu, Wagub pun mengimbau kepada yang menjadi korban pungli yang dilakukan PNS yang melayani kebutuhan masyarakat melalui dinas-dinas terkait untuk segera melaporkan ke dirinya langsung agar oknum PNS tersebut bisa langsung berikan tindakan tegas, karena secara aturan praktik pungli tersebut merupakan suatu pelanggaran apalagi dilakukan oleh seorang PNS atau pejabat daerah.
“Laporkan ke saya, dan saya akan menindaknya. Siapa kira-kira PNS-nya. Seperti ada pungli di pasar, itu ditindak juga biar ada efek jera,” tegas Amin.(K-Y)
Komentar