KabarNTB, Mataram – Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi mengajukan kerja sama khusus dengan Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia dalam hal perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTB.
Pengajuan kerjasama khusus itu disampaikan Gubernur secara langsung kepada Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dalam pertemuan koordinasi dan bimbingan teknis penanganan masalah WNI di luar negeri bagi pemangku kepentingan di daerah yang dilaksanakan di Hotel Santika Mataram, Jumat, 31 Maret 2017.
Gubernur mengusulkan dibuatnya nota kesepahaman (MoU) atau kerjasama bentuk lain, sebagai upaya tanggap cepat atas persoalan yang dialami TKI di luar negeri yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri sehingga daerah bisa segera mendapatkan informasi dalam kesempatan pertama, sekaligus mendapatkan masukan tentang langkah-langkah yang harus dikerjakan menyikapi persoalan itu.
“Kami menyadari bahwa otoritas daerah hanya berlaku saat masyarakat berada di dalam daerah. Kondisi ini menyebabkan setiap masalah apapun yang menimpa tenaga kerja di luar negeri khususnya dari NTB, Pemerintah Daerah memerlukan bantuan dari kementerian luar negeri dalam menyikapi dan mencari solusi yang baik untuk penyelesaiannya,” kata Gubernur.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menjelaskan bahwa pihaknya menjadikan komitmen perlindungan WNI menjadi prioritas politik luar negeri Republik Indonesia saat ini.
“Tugas melindungi WNI setelah melewati perbatasan, proteksi mereka diambil alih oleh Kemenlu. Apapun yang terjadi di hilir, selalu berkaitan dengan apa yang terjadi di hulu. Oleh karena itu, dengan kesamaan komitmen ini mari kita bekerja sama dengan baik. Memperbaiki pelayanan dari hulu ke hilir karena sangat erat kaitannya satu sama lain,” ungkapnya.
Retno Marsudi juga menceritakan kunjungannya ke Penang dan Johor Baru, Malaysia yang hampir 90 persen tenagakerjanya di perkebunan berasal dari Lombok. Dialog yang dilakukannya dengan WNI disana, membuatnya lebih memahami kebutuhan para pekerja migran dan berusaha mencari solusi bersama.
“Saya mengapresiasi kepioniran NTB dalam mengambil inisiatif dalam pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Pelayanan satu atap NTB sudah sangat baik dan bahkan menjadi model desain nasional dan telah kami berikan Anugrah Hassan Wirajudha Perlindungan WNI Award 2016,” katanya.(Bi)
