KabarNTB, Mataram – Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin di Provinsi NTB mencapai angka 2,4 juta.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Chairul Mahsul, mengatakan tingginya jumlah pendududuk yang masuk kategori miskin ini disebabkan ketimpangan rasio.
“Tahun 2017 ini ada sekitar 50 persen penduduk kita yang tadinya rentan miskin jadi miskin,” ujarnya didampingi Karo Humas dan Protokol Setda NTB dan Kepala Bappeda NTB, Selasa 15 agustus 2017, di Mataram.
Beberapa faktor yang diprediksikan dan menjadi perhatian terkait angka kemiskinan ini, antara lain lantaran program yang diturunkan kurang pas, dan bisa jadi realisasi program yang tidak tepat sasaran.
Pemprov NTB, katanya, terus berikhtiar melakukan perbaikan implementasi atau perencanaan untuk lebih dimantapkan. Program pengentasan akan lebih fokus ke desa-desa. Apalagi basis data by name by address sudah dimiliki.
“Sebenarnya kalau berbicara kemiskinan ini penyebabnya, multifaktor. Untuk itu, dalam APBD Perubahan tahun ini, kita fokuskan program BUMDes termasuk pendamping desa. Rencananya akan kita rakorkan sekitar tanggal 25 atau 26 Agustus mendatang,” ujar pejabat yang akran disapa CM itu.
Menurutnya, dalam menangani persoalan kemiskinan 2,4 juta ini mesti dilakukan secara bersama-sama antara Pemprov dengan Kabupaten/Kota. Peran Bupati/Wali Kota, menurut dia, adalah point penting yang harus dimaksimalkan.
Sementara itu, mengenai rasio ketimpangan, baik dari sisi pembangunan, porsi anggaran, infrastruktur dan lain-lain antara dua pulau di NTB, yaitu Lombok dan Sumbawa, Chaerul Mahsul menyatakan hanya berbanding sekitar 0,30 hingga 0,31 persen saja. Angka ini lebih kecil dari persentase secara Nasional disetiap wilayah dalam provinsi yaitu 0,70 persen.
“Jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di provinsi se Indonesia ini, NTB tergolong rendah soal ketimpangannya,” kata dia.(Bi)
Komentar