KabarNTB, Sumbawa – Surat Pernyataan yang dikirimkan kepada masing-masing orang tua murid oleh pihak SDN 2 Negeri Sumbawa menimbulkan keresahan. Pasalnya, surat berisi tiga poin itu terkesan mengintimidasi siswa dan wali murid, berkaitan dengan pembayaran sumbangan pendidikan melalui Komite Sekolah.
Surat pernyataan tersebut intinya memberi pilihan kepada orang tua wali murid yang terdiri dari tiga poin. Pertama, “tidak perlu / perlu mengikuti pelajaran Bahasa Inggris sehingga saya tidak/wajib membayar honor guru bahasa inggris”. Kedua “bersedia / tidak bersedia membersihkan kamar mandi, menyapu, menyiram halaman. Sehingga saya tidak/wajib membayar honor petugas kebersihan”. Ketiga, “tidak perlu/perlu mengikuti ulangan harian dan try out online (kelas 6). Sehingga saya tidak/wajib membayar honor petugas kelas digital dan admin ruangan komputer”.
Surat pernyataan ini, adalah tindaklanjut dari hasil rapat komite yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dimana Sekolah merencanakan program dengan biaya mencapai ratusan juta rupiah sehingga jika dibagi dengan jumlah siswa di sekolah itu masing-masing siswa mesti membayar Rp 400 ribu.
Bagi siswa / wali murid yang tidak membayar dapat memilih dengan mencoret salah satu kata “perlu/tidak perlu” yang tertera di surat pernyataan tersebut. Jika memilih “tidak perlu”, artinya siswa tersebut tidak diperkenankan menggunakan fasilitas yang pengadaannya dari sumbangan pendidikan (komite).
Kepala SDN 2 Sumbawa, Erdawati, yang dikonfirmasi, membenarkan surat pernyataan tersebut yang dikirim kepada wali murid. Akan tetapi, Ia membantah bahwa Surat Pernyataan itu adalah bentuk intimidasi pihak sekolah kepada wali murid, melainkan hanya penegasan atas kesepakatan bersama pada rapat komite belum lama ini. Menurut Erdawati, sumbangan komite tersebut hanya diberlakukan kepada orang tua murid yang mampu.
“Bagi yang tidak mampu tidak membayar apapun termasuk sumbangan. Demikian juga bagi murid mampu dan memiliki saudara yang juga bersekolah di SDN 2 Sumbawa hanya satu yang membayar sumbangan,” jelasnya.
Erdawati menjelaskan, jumlah murid SDN 2 saat ini mencapai 500 orang lebih. Dari jumlah itu, ada sekitar 480-an siswa yang dikategorikan mampu. Sisanya masuk kategori tidak mampu dan memiliki saudara (dua) atau memiliki saudara lebih dari dua.
Mengenai nominal sumbangan komite, Erdawati mengatakan tidak dipatok nilainya. Dan nilai Rp 400 ribu per siswa yang beredar di kalangan wali murid tersebut, katanya, ditentukan sendiri oleh orang tua siswa saat rapat komite.
“Yang namanya sumbangan, ada orang tua siswa yang memberikan donasi jauh lebih tinggi, dan ada juga yang rendah. Artinya berapapun tidak dipaksakan,” ucapnya.
Karena itu, Erdawati.menyatakan jika nilai sumbangan tersebut yang terkumpul tidak mencukupi untuk membiayai program sekolah, maka program akan dihentikan.
Ia juga menjelaskan satu persatu maksud dari isi surat pernyataan. Point pertama yang menyatakan “tidak perlu/perlu mengikuti pelajaran Bahasa Inggris, sehingga saya tidak/wajib membayar honor guru Bahasa Inggris” menurutnya, adalah permintaan orang tua yang menginginkan agar anaknya diajar Bahasa Inggris sejak Kelas 2 SD. Sementara Bahasa Inggris ini tidak masuk dalam kurikulum nasional dan tidak dapat dibiayai dengan dana BOS.
Untuk memenuhi keinginan ini, pihak sekolah harus mencari dan membayar honor Guru Bahasa Inggris. Caranya melalui sumbangan komite. Bagi yang memberikan sumbangan, maka bisa diajar Bahasa Inggris.
“Yang tidak mau ikut tidak dipaksakan dan tidak membayar, kecuali siswa tidak mampu,” tegasnya.
Sementara poin kedua, “bersedia/tidak bersedia membersihkan kamar mandi, menyapu, menyiram halaman. Sehingga saya tidak/wajib membayar honor petugas kebersihan”, Erdwati menejalskan, ketika ada orang tua/wali murid yang tidak membayar sumbangan, maka anaknya membantu petugas membersihkan WC atau kamar mandi sekolah. Menginggat SDN 2 tidak memiliki petugas kebersihan yang menjadi pegawai tetap. Selama ini yang membersihkan WC dan kamar mandi adalah para siswa dan guru. Dan Solusinya harus ada dua petugas kebersihan untuk menangani halaman yang luas termasuk WC dan kamar mandi.
“Harapannya Satu petugas ditanggulangi dari dana BOS dan satunya lagi melalui sumbangan komite,” urainya.
Sedangkan untuk poin ketiga, “tidak perlu/perlu mengikuti ulangan harian dan try out online (kelas 6). Sehingga saya tidak/wajib membayar honor petugas kelas digital dan admin ruangan komputer. Menurutnya yang tidak membayar sumbangan tetap mengikuti ulangan harian namun secara tertulis (manual). Berbeda dengan yang membayar, mengikuti ulangan harian dan try out secara online.
Pentingnya secara online, mengingat SDN 2 Sumbawa telah ditunjuk sebagai sekolah digital dan sudah berbasis IT oleh LPMP NTB. Penunjukkan ini karena harus ada satu SD di setiap kabupaten menjadi sekolah digital.
Selain sekolah digital, SDN 2 Sumbawa juga merupakan sekolah rujukan yang salah satu syaratnya harus memiliki website. Pada tiga bulan pertama setelah peresmian website tidak jalan alias vakum, karena guru yang diserahkan untuk menanganinya sibuk mengajar. Sehingga tidak ada waktu untuk meng-update semua kegiatan sekolah.
Erdawati menegaskan, apa yang dilakukan pihak sekolah, tidak untuk mencari keuntungan melainkan untuk menjaga mutu sekolah serta predikat sebagai sekolah rujukan dan sekolah digital, maupun keinginan agar ada satu sekolah di Kabupaten Sumbawa lebih menonjol terutama dari segi prestasi.
“Karena itu, pihak sekolah membutuhkan dukungan orang tua murid melalui komite,” pungkasnya.(JK)
Komentar