Strategi Penurunan Angka Kemiskinan 2018 Dimulai dari Desa

KabarNTB, Mataram – Pemerintah Provinsi NTB bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, mulai tahun 2018 mendatang akan mengembangkan strategi baru pengentasan kemiskininan dari pedesaan. (bottom up).

Strategi ini diterapkan karena selama ini desa selalu identik dengan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi meski sesungguhnya memiliki potensi yang cukup besar. Semua potensi ekonomi kerakyatan, mulai dari pertanian, peternakan, industri dan sosial budaya tersedia di desa.

“Jika potensi itu dapat dikembangkan maka kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan  dan sebaliknya kemiskinan dientaskan,” ujar Wakil Gubernur NTB, HM Amin, saat membuka Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB tahun 2017, di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa, 5 agustus 2017.

Rakor itu dihadiri Para Wakil Bupati/Walikota se-NTB,  bersama para tokoh masyarakat, akademisi dan pakar dari perguruan tinggi serta kalangan dunia usaha.

Wagub menegaskan, Pemprov NTB berkomitmen menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam program kerja pemerintah daerah ke depan. Komitmen tersebut, kata Wagub salah satunya diwujudkan dalam politik anggaran, dimana anggaran untuk program penangulangan kemiskinan diberi porsi terbesar. Alokasi dana penanggulangan kemiskinan pada 2017 telah menembus angka Rp 1 triliun. Persisnya sekitar 1,3 triliun pada APBD murni dan meningkat menjadi 1,7 triliun pada APBD perubahan.

“Ini komitmen nyata Pemerintah Provinsi NTB dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat desa hingga perkotaan,” ujarnya.

Kepada jajaran pemerintahan desa, Wagub berharap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat lebih dimaksimalkan untuk  mengelola segenap peluang dan potensi yang ada di desa, tentunya lebih berorientasi  pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga desa itu sendiri. Selain itu dana transfer dari pusat dan APBD NTB yang setiap tahun cenderung meningkat, juga akan dapat diprioritaskan untuk program penanggulangan kemiskinan.

Lebih lanjut, Wagub mengingatkan meski sejak 2008 hingga 2016 progres penurunan kemiskinan di NTB terhitung cepat dibandingkan daerah lain. Bahkan tercepat ketiga setelah Maluku (0,61 persen) dan Papua (0,57), dan jauh lebih baik dibanding kinerja program pengurangan kemiskinan nasional, namun angka kemiskinan belum mencapai indikator kinerja RPJMD yang telah ditetapkan. Saat ini angka kemiskinan NTB masih mencapai 16,07 persen per maret 2017 atau 793,78 ribu orang. Padahal target pada akhir tahun 2018 sebesar 12,25 persen.

Karena itu, menurutnya, singkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah mutlak sangat mendukung. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya mempermudah regulasi perizinan dalam melakukan investasi di NTB, karena iklim investasi yang kondusif akan menjadi daya tarik bagi para investor untuk melakukan investasi di daerah.

Wagub berharap dari rakor tersebut akan lahir ide-ide cerdas berupa program dalam penurunan angka kemiskinan, sehingga ikhtiar penurunan kemiskinan di NTB pada akhir tahun 2018 menjadi 12,25 persen akan tercapai dengan baik.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama Kepala Bappeda Provinsi NTB Ridwan Syah mengatakan, berdasarkan Basis Data Terbaru (BDT) 2,4 juta penduduk NTB miskin dan hampir miskin, NTB mengalami kelambatan selama 3 tahun terakhir dalam penaganan kemiskinan. Untuk itu ke depan sinergi kabupaten/kota harus terus ditingkatkan, terutama dalam penyusunan program dan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.(Bi)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.