KabarNTB, Sumbawa — Ratusan Massa dari berbagai Komponen Masyarakat yang tergabung dalam Forum Penegak Syi’ar Islam (FPSI) Kabupaten Sumbawa, NTB, mendesak Komite Nobel Perdamaian Dunia di Oslo Norwegia untuk mencabut anugerah Nobel Perdamaian dari Aung San Suu Kyi, tokoh yang juga penasehat pemerintah Myanmar karena dianggap bertanggungjawab atas pembantaian terhadap etnis Rohingya
Ratusan massa FPSI menyurakan tuntutan itu dalam aksi solidaritas untuk Rohingya yang dilaksanakan di Sumbawa, Jum’at siang 8 September 2017.
Massa juga memprotes sikap pemerintah dan militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan genosida terhadap muslim Rohingya dan menuntut oknum-oknum yang berada dibalik aksi pembantaian itu untuk di seret ke Mahkamah Internasional.
Dalam aksi damai yang di awali dari Masjid Agung Nurul Huda menuju kantor Bupati Sumbawa itu, Ketua Umum FPSI, M Jurnawi dalam orasinya, selIn mengutuk dan mengecam keras kebrutalan yang terjadi di Myanmar terhadap muslim Rohingya, juga meminta pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di negara tersebut.
Point lain dalam pernyataan sikap FPSI Sumbawa, adalah
Mendesak PBB mengeluarkan resolusi terhadap pemerintah Myanmar untuk mengakui kewarganegaraan muslim Rohingya dan memberi sanksi tegas kepada pemerintah Myanmar apabila tidak mematuhi resolusi tersebut.
Mereka menuntut pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap muslim Rohingya.
“FPSI juga mendesak negara – negara ASEAN untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan dan mengusir Duta besar Myanmar serta memutuskan hubungan diplomatik jika tidak menghentikan segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap warga muslim Rohingya,” ujar M Jurnawi lantang.
Point penting lainnya dalam pernyataan sikap FPSI adalah himbauan kepada negara-negara di dunia dan khususnya negara-negara Islam untuk bersatu mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan memberikan bantuan nyata untuk meringankan penderitaan muslim Rohingya.
“Pemerintah Indonesia kami minta siap menerima dan menampung warga muslim Rohingya. Melalui Pemerintah daerah kami minta pernyataan sikap ini untuk segera ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat di Jakarta,” imbuh M Jurnawi
Pernyataan sikap itu diterima langsung kepada Wakil Bupati Sumbawa, H Mahmud Abdullah.
Selain melakukan aksi solidaritas kemanusiaan massa FPSI juga mengelar doa bersama untuk Muslim Rohingya. Setelah menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap massa akhirnya kembali ke Masjid Nurul Huda untuk membubarkan diri.(JK)
Komentar