Wagub Sebut Empat Raperda Inisiatif DPRD NTB Sesuai Kebutuhan Pembangunan

KabarNTB, Mataram – Wakil Gubernur NTB, HM Amin, menyebut bahwa empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD NTB yang sedang dibahas bersama eksekutif merupakan tuntutan kebutuhan pembangunan saat ini.

:Terlebih jika dihadapkan pada ikhtiar bersama untuk menjadikan peningkatan sumberdaya sebagai intisari utama pembangunan dalam menunjang perwujudan penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Wagub,¬†saat menyampaikan pendapat Gubernur NTB terhadap empat buah Raperda inisiatif DPRD Provinsi NTB yang berlangsung di Kantor DPRD NTB, Selasa 12 Desember 2017.

Keempat Raperda yang sedang dibahas itu adalah Raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum, Raperda tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, Raperda tentang tata cara ganti kerugian daerah serta Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan bagi petani.

Wakil Gubernur NTB, HM Amin

Menurut HM Amin, Raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan sebuah kewajiban negara dalam hal ini pemerintah, pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan.

“Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu adalah upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi sebagai negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan serta kesamaan di depan hukum,” ucapnya.

Sementara itu raperda tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan agar terwujud kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material, dan mental spiritual secara seimbang, sehingga mampu menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan bathin.

“Harmonisasi dan singkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha,” kata Wagub.

Ada beberapa saran dan pendapat eksekutif terkait dengan raperda ini yaitu diantaranya dalam rumusan raperda agar ditambahkan pasal tentang kesetaraan gender untuk memperkaya muatan perda, fungsi peran keluarga, pembiayaan dalam rangka memaksimalkan peran perangkat daerah yang membidangai ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta beberapa usulan penambahan pasal lainnya.

Sedangkan raperda tentang tata cara ganti kerugian daerah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan daerah. Oleh karena itu setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melangggar hukum atau kelalaian seorang harus diganti oleh pihak yang merugikan. Namun hal lain yang perlu dilakukan secara bersama diantaranya terhadap rumusan tentang kerugian daerah belum diatur secara rinci terkait bagi pelaku tuntutan ganti rugi.

Adapun raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan bagi petani dimunculkan karena banyak petani yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Raperda ini sangat logis mengingat selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan perikanan, serta ekonomi pembangunan pedesaan.

“Untuk itu, petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” imbuhnya.

Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan bagi petani merupakan amanat UU No 19 Tahun 2013. Pada pasal 7 dan pasal 8 dalam UU tersebut memerintahkan agar daerah menetapkan tentang strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai kewenangan.

Dalam rapat paripurna itu juga dibentuk empat buah panitia khusus (pansus) yang membahas masing-masing raperda. Pansus I membahas raperda tentang tata cara ganti kerugian daerah, pansus II membahas tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pansus III membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan bagi petani di NTB serta pansus IV tentang raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum.(By)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.