Sepanjang 2018, Disnaker Sumbawa Tangani 30 Kasus HI

KabarNTB, Sumbawa –Sepanjang tahun 2018, sebanyak 30 kasus perselisihan Hubungan Industrial (HI) telah ditanggani Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa.

Kepala Seksi (Kasi) Kelembagaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Darmawansyah mengatakan, 30 kasus HI tersebut masih didominasi atau disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak perusahaan.

Kepala Seksi (Kasi) Kelembagaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Darmawansyah

Terhadap seluruh kasus yang ditangani, pihaknya memastikan, seluruh korban PHK mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Sehingga tidak ada peroalan di kemudian hari.

“Kebanyakan telah diselesaikan melalui kesepakatan bersama di Disnakertrans. Dengan adanya kesepakatan bersama tersebut, maka hak-hak dari korban PHK sepihak telah diselesaikan,” katanya.

Disamping itu, menurutnya ada beberapa yang kemudian memilih menempuh jalur hukum, karena tidak tercapainya kesepakatan ketika mediasi yang difasilitasi oleh pihak Disnakertrans.

“Kami menghormati itu, karena mereka bertahan dengan pendapat masing-masing, baik perusahaan maupun tenaga kerja yang di PHK,” pungkas Wawan.(JK)

[12/11 10:48] Jack SBW: Yasin Musammah Menginggatkan Agar Pembagian Kompor Gas Tidak Dipolitisir

Kabar NTB, Sumbawa- Konversi Minyak Tanah ke Gas dimulai bulan ini. Distribusi paket perdananya (kompor gas, tabung gas, katub LPG , Isi, regulator dan selang karet) dilakukan mulai November s/d Desember 2018.
Distribusi paket perdana ini akan menyasar 83 ribu lebih penerima di 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Sasaran penerima paket perdana ini adalah rumah tangga dan usaha mikro.
Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa Muhammad Yasin Musamma mengingatkan, karena pembagian paket perdana dilakukan pada tahun politik, untuk itu semua pihak yang terlibat diminta untuk tidak mempolitisirnya.
“Baik itu oknum RT/RW ataupun kepala desa, karena ini tahun politik. Tidak boleh dipolitisir. Jadi harus tepat sasaran,”tegasnya.
Ditegaskan Yasin, bahwa tidak ada alasan pemerintah desa untuk tidak memberikannya kepada nama-nama yang sudah terdaftar by name by adress. Tepatnya sebanyak 83 ribu yang tersebar di seluruh kecamatan.
Kepada masyarakat penerima, ia mengimbau untuk segera melaporkannya ketika terjadi pelanggaran di lapangan.
“Kami akan ikut memantau pendistribusiannya di lapangan. Untuk memastikan semuanya tepat sasaran. Kami berharap ada dukungan semua pihak guna menyukseskan program baik ini,” kata politisi Demokrat ini.
Selain itu, ia juga berharap agar SPBG bisa dibangun di Kabupaten Sumbawa. Ini dilakukan untuk memperkecil ruang bagi kelangkaan gas di Kabupaten Sumbawa. (JK)Kasi) Kelembagaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Darmawansyah diruang kerjanya belum lama ini.

Menurutnya, 30 kasus pereselisihan HI tersebut masih didominasi atau disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak perusahaan. Terhadap seluruh kasus yang ditangani, pihaknya memastikan, seluruh korban PHK mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Sehingga tidak ada peroalan di kemudian hari.
“Kebanyakan telah diselesaikan melalui kesepakatan bersama di Disnakertrans. Dengan adanya kesepakatan bersama tersebut, maka hak-hak dari korban PHK sepihak telah diselesaikan,” katanya.
Disamping itu, menurutnya ada beberapa yang kemudian memilih menempuh jalur hukum, karena tidak tercapainya kesepakatan ketika mediasi yang difasilitasi oleh pihak Disnakertrans.
“Kami menghormati itu, karena mereka bertahan dengan pendapat masing-masing, baik perusahaan maupun tenaga kerja yang di PHK,” pungkas Wawan akrabnya disapa. (JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.