KabarNTB, Sumbawa — DPRD Sumbawa menyambut baik aksi warga yang tergabung dalam ‘Aliansi Masyarakat Batu lanteh Menggugat’ ke kantor Bupati dan DPRD setempat, Rabu 2 Oktober 2019.
Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri AR, melihat aksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sebagai upaya memberi masukan dan kritik kepada pemerintah akan kondisi dan persoalan yang terjadi di wilayah mereka.
Kepada wartawan usai hearing dengan warga Kecamatan Batu Lanteh, Fikri menyatakan, persoalan yang dipicu pernyataan salah satu pejabat PDAM Sumbawa di salah salah satu media yang dianggap menyakiti perasaan warga Batu Lanteh telah selesai. Ia menyatakan, dalam hearing, pihak PDAM menyatakan tidak pernah mengeluarkan statemen seperti yang termuat di media tersebut.
“Demikian juga dengan wartawan yang memuat berita itu, telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas kekeliruan dalam penulisan berita kepada peserta aksi dalam hearing tadi,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.
Mengenai program CSR yang diharapkan oleh masyarakat Batu Lanteh, PDAM, kata Fikri, dalam hal ini belum bisa berbuat banyak. Dalam artian perusahaan daerah tersebut belum bisa melaksanakan program CSR karena kondisi keuangan perusahaan saat ini hanya cukup untuk biaya operasional dan gaji pegawai. Apalagi, meski bisa dikatakan sehat, PDAM masih disubsidi oleh pemerintah daerah.
Meski demikian, Ia menekankan bahwa sudah seharusnya keberadaan PDAM di wilayah itu, bisa menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat Batu Lanteh. Mengingat masyarakat Batu Lanteh telah membantu dalam menjaga kelestarian hutan dan air baku Semongkat.
Berkaitan dengan ini, Fikri berpandangan sudah saatnya Pemda mengelola semua CSR dari perusahaan yang beroperasi di Sumbawa untuk didistribusikan sebagian ke wilayah Batu Lanteh. Karena air baku semongkat yang dikelola oleh PDAM Sumbawa untuk hajat hidup warga Sumbawa juga.
“Jika semua CSR perusahaan yang berinvestasi di Sumbawa disatukan dan dikelolah oleh Pemda, bukan oleh perusahaan sendiri, maka apa yang menjadi hajat masyarakat sedikit tidaknya bisa teratasi melalui CSR tersebut. Kedepan, masalah pengelolaan CSR ini akan kita upayakan diatur dengan Perda,” sebut Fikri.
Sementara terkait permintaan warga Batu Lanteh soal infrastruktur, menurutnya hal itu sudah ada pola penanganannya oleh pemerintahan Husni-Mo. Berdasarkan data Bidang Bina Marga Dinas PU, untuk infrastruktur di wilayah Batu Lanteh kurang alokasi anggaran di era pemerintahan Husni – Mo.
“Untuk Tahun 2020 juga telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Batu Lanteh dan beberapa wilayah bagian selatan. Jadi tidak ada istilah di rezim Husni-Mo tidak memperhatikan wilayah selatan khususnya wilayah Batu Lanteh,” kata dia.
Fikri berharap pembangunan infrastruktur dan yang fasilitas lainnya di wilayah selatan perlu ada campur tangan pemerintah provinsi.
“Pemprov NTB, khususnya Pak Gubernur sesekali turunlah ke wilayah selatan Sumbawa. Saya pastikan jika ada campur tangan Pak Gubernur sedikit banyak akan ada perubahan,” demikian Syamsul Fikri.(JK)
