KabarNTB, Sumbawa — Para petani di Kabupaten Sumbawa mengeluhkan kurangnya stok pupuk di musim hujan pertama (MH 1) yang sedang berlangsung. Akibat kondisi itu para petani mesti antri untuk mendapatkan pupuk. “Kami minta agar dinas tekhnis segera menyikapi dan turun lapangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” ujar anggota Komisi II DPRD Sumbawa M Yamin Abe.
Menurut Yamin Abe, sebelumnya Komisi II telah memanggil para pihak untuk membahas masalah kelangkaan pupuk ini seperti Dinas Tekhnis, produsen pupuk dan distributor guna mencari solusi. Dinas tekhnis juga diminta untuk lebih meningkatkan pengawasan baik itu ditingkat distributor, pengecer hingga di kelompok tani. Namun yang terjadi di lapangan, petani masih banyak mengeluhkan kekurangan pupuk di MH pertama ini.
“Kami Komisi II, hampir setiap waktu menerima aduan petani terkait kekurangan pupuk ini. Sementara tanaman saat ini tanaman sangat membutuhkan pupuk. Kalaupun ada stok, kebanyakan yang non subsidi, sedangkan pupuk subsidi, petani diharuskan membayarnya dengan sitem paketan, satu subsidi dan satunya yang non sibsidi, jika prakteknya benar demikian, kami sangat sayangkan,” bebernya.
Yamin Abe juga menyinggung keterlambatan laporan masuk jumlah RDKK yang disampaikan oleh Dinas tekhnis ke pemerintah Provinsi. Hal itu diketahui oleh Komisi II dari hasil kunker ke Pemprov NTB beberapa waktu lalu. Bukan itu saja, pengawasan distribusi oleh pemerintah melalui dinas hingga ke tingkat bawah ternyata masih lemah. “Meski sudah dibahas sebelumnya dengan para pihak, namun keluhan petani justru semakin banyak. Hal ini membuktikan dinas tidak turun lapangan,” cetusnya.
“Masalah pertanian, khususnya yang berkaitan dengan pupuk, merupakan bagian dari kampanye pak bupati yang menjanjikan tetap terjaganya ketersediaan serta akan memberikan pupuk gratis bagi petani, maka sudah semestinya kepala dinas mengamankan kebijakan tersebut. Ini jangankan pupuk gratis, pendistribusian saja bermasalah. Itulah pentingnya pengawasan,” imbuhnya.
Untuk kedepan, Yamin menekankan pentingnya melengkapi administrasi terkait kebutuhan petani dan diserahkan sedini mungkin ke pemerintah pusat melalui provinsi. Ini penting agar realisasi pupuk tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah. “Saya kira kedepan kita sama-sama harus memperbaiki dari sisi perencanaannya, dari sisi realisasinya, demikian juga dengan lembaga pengawasan yang menangani permasalahan ini. Bila perlu turun lapangan untuk melakukan croscek sejauhmana ditribusi pupuk maupun bibit sudah didapat oleh masing-masing kelompok tani,” demikian Yamin Abe.(JK)
