KabarNTB, Sumbawa – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa meraih nilai sangat tinggi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Mendagri akan menjadi “senjata baru” bagi Bupati Sumbawa HM Husni Djibril dalam meningkatkan kapasitas hubungannya dengan Pemerintah Pusat.
Kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin 7 Desember 2020, Haji Husni menyebut, selain mengangkat tenaga kontrak seperti guru (PAUD, TK, SD dan SMP /Madrasah), tenaga kesehatan, sahabat Banpol, anggota Pemadam Kebakaran dan tenaga fungsional lain menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), juga telah mengusulkan ratusan Tenaga Ahli Pendamping Desa, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa (PDPLD), Kecamatan dan Kabupaten secara bertahap sesuai kebijakan Kementrian Keuangan melalui Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk diangkat menjadi P3K.
“Setidaknya adik-adik tenaga Pendamping Desa bisa menjadi P3K yang kontrak kerjanya multiyears minimal 5 tahun,” terang Bupati yang pada upacara Senin pagi mengumumkan kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai melalui APBD 2021 itu.
Kebijakan pengusulan untuk diangkat menjadi P3K, kata dia, agar para Pendamping Desa bisa tenang dalam bekerj. “Jadi mereka tidak resah setiap tahun lataran memikirkan perpajangan kontrak kerja yang kemungkinan diperpanjang atau tidak,” tambahnya.
Husni mengaku paham betul aspirasi dari para Pendamping Desa, sebab mereka sebagian besar adalah anak-anak muda yang kreatif dan inovatif sehingga sangat perlu mendapat perhatian.
“Hal ini juga menyangkut Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait target percepatan pemulihan ekonomi di atas 5 persen pada 2021 mendatang dengan memprioritaskan tiga unsur yakni pariwisata, UMKM dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan strategis pemerintah ini tentu saja akan mulus bila adanya ketersambungan program daerah dengan program pusat.
“Alhamdulillah Kabupaten Sumbawa saat ini ‘in line’ program pemerintah pusat dimana Kabupaten Sumbawa memiliki kesepahaman visi-misi dengan pemerintah pusat,”.
“Kita harus segera jemput ini, agar Sumbawa mendapat bagian dan proporsi besar dari dana percepatan pemulihan ekonomi dalam bentuk Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar 700 Triliun tahun 2021 mendatang, mumpung saya masih menjadi Bupati,” sebutnya.
Haji Husni juga mengungkap, bahwa prinsip keuangan daerah Sumbawa tahun 2021 adalah Money Follow Program. Jadi program nasional harus nyambung dengan program daerah. Cuma kendalanya, apabila birokrasi tidak solid.
“Namun dengan keberhasilan kita mendapat nilai tertinggi atas LPPD, saya yakin aparatur kita akan terus solid,” pungkasnya.(JK)
Komentar