Wagub Hadiri Rakornas Virtual Pengawasan Intern Pemerintah

KabarNTB, Mataram – Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 pada Kamis, 27 Mei 2021 dengan tema “Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” secara virtual dari ruang kerja Wagub di Mataram.

Rakornas itu dilaksanakan untuk mencapai target percepatan pemulihan ekonomi nasional pada kuartal kedua 2021 yakni lebih dari 7 persen. Dimana pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi indonesia masih minus 0,74 persen.

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat menghadiri rapat koordinasi nasional pengawan intern pemerintah yang dibuka Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo selaku pembuka acara, menyampaikan bahwa, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, dan pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir Rp. 700 triliun. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan untuk pengawasan internal yang dilakukan pemerintah harus terjamin dan tidak boleh di salahgunakan, dan tidak boleh menjadi obyek KKN.

“Maka dari itu, mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target yang telah ditetapkan. Sekali lagi ini juga harus secara akuntabel, efektif dan efisien. Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa Negara tidak akan memberikan toleransi kepada penyelewengan anggaran. “Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kita semua sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” tegas Presiden.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan terdapat empat kunci yang mampu menciptakan efektivitas berbagai program pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Pertama yaitu efektivitas program pemerintah sangat bergantung pada tahap perencanaan dan penganggaran program kegiatan. Belanja pemerintah juga harus dirancang dengan baik dan jelas termasuk target hasil atau dampaknya maupun ukuran keberhasilannya.

Kedua kebijakan dan program pemerintah harus diorkestrasi dalam satu harmoni baik antarinstansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketiga data yang harus akurat, valid, dan dikelola dengan baik karena merupakan kunci untuk mempermudah monitoring hingga pelaporan. Dan keempat yakni kesuksesan program pemerintah tidak tak lepas dari kesigapan mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya secara cepat.

“Satu tahun mengawal penanganan pandemi, kami menemukan banyak pelajaran berharga agar program pemerintah berjalan lebih efektif baik untuk penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, maupun program strategis lainnya,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, realisasi belanja negara hingga akhir April 2021 mencapai Rp. 723 triliun atau 26,3% dari target tahun ini Rp. 2.750 triliun. Belanja negara itu tumbuh 15,9% dari periode April 2020. Sementara itu, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 baru mencapai Rp 183,98 triliun hingga 21 Mei 2021. Realisasi ini setara dengan 26,3% dari pagu anggaran sebesar Rp 699,43 triliun.(NK)

Komentar