Pelayanan Dikeluhkan Pelanggan, Komisi II Panggil Direktur Perumdam Batu Lanteh

KabarNTB, Sumbawa – Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, dicecar pertanyaan dan kritikan bertubi-tubi oleh pimpinan dan anggota Komisi II DPRD setempat, dalam rapat dengar pendapat (RDP)Senin siang 13 September 2021.

RDP itu diselenggarakan sebagai tindaklanjut atas banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan perusahaan plat merah itu. Turut hadir dalam RDP Dewan Pengawas Perusda dan Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

“Kita hadir hari ini untuk berdiskusi mengkaji dan memecahkan permasalahan yang dianggap belum selesai terutama berkaitan dengan pelayanan Perumdam Batu Lanteh. Beberapa hal harus diklarifikasi, dilaporkan kepada Komisi II terkait dengan kondisi yang ada terutama di wilayah yang pelayanannya belum maksimal. Disamping itu, hal yang penting adalah masalah mekanisme pengaduan dan pembayaran pelanggan,” ucap Ketua Komisi II, Berlian Rayes yang memimpin RDP.

Direktur Perumdam Batu Lanteh, Juniardi Akhir Putra (baju biru) menjawab berbagai pertanyaan dan kritikan dalam RDP dengan Komisi II DPRD

“Kami berkewajiban untuk memberikan masukan kepada direktur dan jajaran Perumdam Batu Lanteh agar apa yang viral di tengah masyarakat betul-betul dapat diperhatikan bukan hanya viral masalah pelayanannya tetapi ini juga viral direkturnya,” timpal Berlian.

Anggota Komisi II, Muhammad Faesal menegaskan, keberadaan Perumdam Batu Lanteh harus dapat memberikan efek yang bagus bagi masyarakat terutama dalam pelayanan air minum. “Berapa pelanggan yang aktif dan berapa pelanggan yang nonaktif itu harus dimiliki datanya sehingga permasalahan dasar dapat diselesaikan oleh direktur,”
ujarnya.

Sementara H. Salman Alfarizi, mengungkap perihal sikap masyarakat, khususnya pelanggan yang kerap melempar kekesalan kepada legislator terkait persoalan pelayanan PDAM. “Kami ini di masyarakat dicaci-maki, di mana dewannya. Seperti nggak ada, terutama di kecamatan Utan, mereka semua mengeluhkan kualitas air minum ataupun air yang didistribusikan kepada masyarakat. Hari ini harus menjadi atensi dan perhatian serius dari Direktur dan jajaran. Apabila tidak sanggup menyelesaikan ini dengan baik, mundur saja ! dan Kami mengusulkan kepada Komisi untuk merekomendasikan hal tersebut!”. tegas H. Salman

Anggota lainnya, Muhammad Yamin menyoroti mekanisme pembayaran oleh pelanggan. Menurutnya, kerjasama PDAM dengan pihak penyedia sistem informasi terpadu harus bisa memberikan semangat positif dan peningkatan pelayanan PDAM. “Tidak hanya manajemennya tetapi faktualnya di lapangan harus mampu menyiapkan kuantitas dan kualitas air bersih yang bagus,” ucapnya.

Menanggapi berbagai komentar para anggota Komisi II, Direktur Perumdam Batu Lanteh, Juniardi Akhir Putra, menyatakan semua masukan, saran dan kritik akan menjadi perhatian serius pihak manajemen Perumdam Batu Lanteh. Mengenai kerjasama yang dijalin dengan PT. Lokajaya Surya Mahardika, ia menjelaskan sebagai kerjasama dalam support sistem dan infrastruktur IT sistem informasi terpadu (SISTER) Perumdam Batulanteh.

“Dengan penerapan sistem digitalisasi dalam hal proses produksi, pembayaran tagihan sehingga menjadikan manajemen Perumdam Batulanteh semakin transparan. Dalam bulan ini diusahakan sudah bisa membayar lewat mobile banking Bank NTB Syariah dan BRIMO, juga agen BRILink, alfamart, dana, Link serta pembayaran online lainnya,” urainya.

Juniardi menyatakan, keluhan-keluhan dari pelanggan selalu diupayakan untuk segera direspon. “Demikian pula sumber daya manusia yang ada kita maksimalkan dan sampai saat ini kami belum pernah merekrut pegawai tetap karena kami pahami bahwa dasar atau SOPnya belum ada. Inilah yang akan kita benahi bersama dan dikonsultasikan dengan dewan pengawas,” bebernya.

Secara khusus Juniardi juga menanggapi permasalahan di Kecamatan Utan. Ia mengaku telah membahas serius permasalahan dimaksud dengan Sekretaris Daerah, Dewan pengawas, Bagian Ekonomi, Pembangunan serta jajaran dinas terkait lainnya agar permasalahan di Kecamatan Utan dapat segera diselesaikan dan masyarakat dapat menikmati kualitas air yang baik.

Komisi II berharap selama permasalahan air di kecamatan Utan belum tuntas, hendaknya ada kebijakan yang bisa meringankan pelanggan sehingga tidak terbebani dengan beban tagihan maupun denda sebagai kompensasi atas kondisi air yang mereka nikmati.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.