Pansus Sampaikan 27 Rekomendasi Terkait LKPJ Bupati Sumbawa

KabarNTB, Sumbawa – Panitiaa Khusus (Pansus) DPRD menyampaikan 27 Point masukan dan saran kepada Pemerintah daerah berkaitan dengan laporan keterangan pertangunggjawaban (KKPJ) kepala daerah rahun 2021.

Rekomendasi itu disampaikan juru bicara Pansus Yasin Musamma dalam Rapat Paripurna DPRD, Jum’at 22 April 2022.

Rekomendasi dan saran berdasarkan kelompok urusaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mulai dari masalah Pendidikan, kesehatan, Pembangunan Fasiltas Umum, Kawasan Kumuh, Penenerang Jalan, Sosial, UMKM, Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah dengan kemitraan baik dengan Media,  Pendapatan daerah hingga pada persoalan anjloknya harga Gabah.

Rapat Paripurna DPRD Sumbawa

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Abdul Rafiq didampingi Wakil Ketua DPRD, Mohamad Ansori dan Nanang Nashiruddin. Sementar Bupati diwakili Sekretaris Daerah H. Hasan Basri.

Ketua DPRD Abdul Rafiq menjelasakan bahwa  Agenda Paripurna ini, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“Untuk membangun interaksi Pemerintah Daerah dan DPRD perlu ada penguatan kemitraan, dengan perspektif  koordinasi agar terjalin hubungan baik yang harmonis dan setara, dan peningkatan kerjasama secara kelembagaan yang dilaksanakan melalui keseimbangan antara pengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain,” ucapnya.

Panitia khusus DPRD, sambung Rafiq, telah melakukan pembahasan dan kunjungan lapangan sesuai dengan waktu yang telah diberikan yaitu mulai hari selasa tanggal 12 april 2022 sampai dengan selasa, tanggal 19 April 2022, laporan Pansus menjadi dasar dan bagian Rekomendasi DPRD.

“Hak pengawasan DPRD, tidak saja bertanya tiap hari, juga dapat mengajukan tahap investigasi lanjutan. Pembahasan LKPJ sebagai evaluasi secara keseluruhan tidak dibatasi pada aspek tertentu saja, tapi merujuk pada dokumen perencanaan, dokumen anggaran, lakip dan notulensi RDP OPD. Dikuatkan juga dengan pelibatan masyarakat sebagai informasi langsung terkait implementasi program dan kegiatan,” bebernya.

Sementara rekomendasi, kata dia, didasarkan pada evaluasi objektif sebagai solusi untuk mengatasi berbagai kelemahan, ketidakefisienan, ketidakefektifan dan ketidaktercapaian kinerja.

“Atas dasar analisis dan kajian tersebut dilakukan mekanisme pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi rekomendasi sebagai upaya penguatan membangun kemitraan,” tutupnya.(JK)
 

Komentar