Sumbawa Besar, KabarNTB
Bupati Sumbawa, H Syarafuddin Jarot melantik 89 orang Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada Jumat pagi (01/08).
Pelantikan pejabat atau mutasi itu pertama kali digelar direzim Jarot – Ansori. Mereka adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama sebanyak 14 orang, termasuk suami mantan Wakil Bupati, Dewi Novianti, Agus Mustamin yang dilantik sebagai Staf Ahli Bupati. Sebelumnya Agus menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah.
Selain itu sebanyak 54 orang pejabat administrator dan jabatan Pengawas sebanyak 21 orang.
Lebih lanjut, pejabat yang dilantik diantaranya, Ir. A. Yani, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, ia digantikan Junaidi, S.Pt yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menjadi Kepala Bappeda, sedangkan Endang Saifuddin Adi Nusantara Husainy, M.Sc, S.Sos., M.T. , dari Kepala Bappeda digeser menjadi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Tata Kostara, S.Sos. dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
Selain jabatan esselon 2, sejumlah jabatan Camat juga mengalami pergeseran. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah, S.STP., M.Si. dipercaya menjadi Camat Unter Iwes. Ikram Mubarak, S.STP., M.A.P. yang sebelumnya menjabat Sekretaris pada Dinas PMD kini menjadi Camat Rhee. Sartono, SE., M.Si. yang sebelumnya menjadi Camat Rhee digeser menjadi Camat Utan. Sekretaris Camat Lunyuk, Muhammad Iqbal, S.STP. dipromosi menjadi Camat Tarano. Safruddin, S.Pt., Sekretaris Kecamatan Utan dipromosi menjadi Camat Lantung. Andry Agung Dewanto, S.STP., M.A.P., yang sebelumnya menjadi Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, kini menjabat Camat Ropang.
Bupati H. Jarot menegaskan bahwa mutasi pejabat struktural yang digelar hari ini murni dilakukan untuk kepentingan organisasi dan memastikan roda pemerintahan serta pelayanan publik berjalan optimal. “Tidak ada muatan politis, tekanan dari pihak mana pun, atau intervensi dari apa yang disebut sebagai “tim sukses” dalam mutasi ini”, tegasnya.
Dijelaskan juga bahwa sesuai regulasi, pelantikan pejabat dalam enam bulan pertama masa jabatan kepala daerah harus didasarkan pada alasan yang jelas dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Sejumlah jabatan strategis yang lowong harus segera diisi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Ia menggambarkan pelantikan ini ibarat penyusunan awak kapal besar yang sedang mengarungi lautan pembangunan. Langkah ini penting agar semua tugas terdistribusi dengan baik, kapal tidak oleng karena kemudi kosong, dan layar dapat terkembang penuh.
H. Jarot mengingatkan pejabat yang baru dilantik untuk memahami kompleksitas tantangan birokrasi saat ini, termasuk meningkatnya kecerdasan dan kecepatan respons masyarakat di era keterbukaan informasi.
“Meleklah terhadap media sosial. Jangan abai, jangan apatis, dan jangan enggan menjawab isu yang beredar. Pemerintah tidak boleh diam ketika disudutkan dengan informasi yang tidak utuh. Jawablah dengan data, tindakan nyata, dan perbaikan jika memang ada kekeliruan,” pesannya.
Selain itu, H. Jarot juga menegaskan bahwa kritik yang membangun adalah vitamin bagi perbaikan, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak anti kritik. Untuk itu ia mendorong seluruh pejabat untuk membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya demi kemajuan daerah.
Pada kesempatan tersebut, H. Jarot juga memaparkan sejumlah capaian pemerintahan dalam lima bulan terakhir, termasuk keberhasilan meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI setelah dua tahun berturut-turut mendapat opini WDP, serta akan direalisasikannya berbagai program strategis dari pemerintah pusat dan investor.
Untuk itu, H. Jarot meminta para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja profesional dengan loyalitas tinggi, menjauhi sikap arogan, praktik koruptif, dan kelompok yang memecah-belah birokrasi. “Perkuat koordinasi lintas perangkat daerah, buka ruang diskusi dan evaluasi agar setiap langkah kita presisi dan tepat sasaran,” pungkasnya. (IR)
