KabarNTB, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH M Zainul Majdi, meminta Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk lebih memperhatikan nasib para TKI ilegal yang terjaring pihak Keimigrasian Malaysia.
“Langkah ini penting dilakukan untuk memastikan adanya TKI yang terjaring razia petugas Keimigrasian Malaysia agar tidak terlantar,” kata TGB di Mataram, Kamis 6 Juli 2017.
Kepada Kemenlu dan BNP2TKI Gubernur juga meminta agar lebih intens melakukan komunikasi terkait nasib TKI ilegal di Malaysia. Sebab bagaimanapun, mereka adalah WNI yang wajib dilindungi dan diperhatikan, terlepas dari status mereka yang ilegal.
“Kalau memang bisa dilakukan pemutihan bisa dilakukan pemutihan, tapi kalau tidak bisa dilakukan dan bisa dilakukan pemulangan, harus dipulangkan dengan baik dan benar, jangan sampai terlantar,” ulangnya.
Dikatakan, lepas dari segala persoalan yang membelit para TKI, harus diakui para TKI selama ini, baik legal maupun non prosedural, telah banyak berkontribusi bagi devisa negara, sehingga menjadi tanggung jawab bersama ketika TKI tersangkut permasalahan di negara tempatnya bekerja.
Gubernur mengatakan, sejauh ini pihaknya hanya bisa melakukan komunikasi, berkoordinasi dengan Kemenlu maupun BNP2TKI, supaya para TKI bisa mendapatkan penanganan dengan baik.
“Kita (Pemerintah Daerah NTB) kan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan, sehingga kita mendorong peran aktif Kemenlu dan BNP2TKI untuk melakukan langkah-langkah proaktif,” tegasnya.
Seperti diketahui, NTB sendiri termasuk salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Indonesia.
“Setiap tahun TKI asal NTB yang berangkat khusus ke negara tujuan Malaysia jumalahnya mencapai 50 ribu. Itu baru yang resmi, belum yang berangkat melalui jalur non prosedural,” pungkas Gubernur. (Yus)
Komentar