Deklarasi Pengentasan Kemiskinan Berlanjut ke Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat

KabarNTB, Sumbawa Barat – Ratusan masyarakat hadir dalam deklarasi pengentasan kemiskinan tingkat Kabupaten Sumbawa Barat, di ruang sidang utama, lantai tiga Sekretariat Daerah, Kompleks Kemutar Telu Centre (KTC), Senin (13/11).

Deklarasi itu merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sama seperti di tingkat desa dan kecamatan, beberapa waktu lalu. Beberapa pejabat daerah hadir dalam deklarasi tersebut, di antaranya Bupati dan Wakil Bupati KSB serta Sekda dan Asisten, Ketua DPRD Sumbawa Barat, Kapolres Sumbawa Barat, juga camat, kepala desa/lurah dan seluruh pemimpin SKPD di Sumbawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM menyatakan, angka kemiskinan di KSB turun drastis dari basis data terpadu (BDT) yang diterbitkan Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2015, yang berjumlah 64.000 jiwa lebih, dan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2016 berjumlah 16,50 persen dari total sekitar 130.000 jiwa penduduk.

Bupati KSB, HW Musyafirin menerima penyerahan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan dari Camat Brang Rea dalam deklarasi tingkat kabupaten

Sementara itu, berdasar pendataan, verifikasi, dan validasi mandiri yang dilaksanakan pemerintah daerah (pemda)–yang melibatkan desa, agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, dan pendamping dari dinas instansi lingkup pemda dalam dua minggu terakhir, jumlah penduduk miskin turun sangat signifikan menjadi hanya 4.412 jiwa (1.503 kepala keluarga) atau hanya 3,27 persen dari total jumlah penduduk KSB.

“Kata wartawan bukan turun signifikan, tetapi angka kemiskinan ini terjun bebas,” ujarnya.

Bupati memaparkan, verifikasi dan validasi menggunakan 16 indikator kemiskinan, juga kombinasi indikator dari Kemensos dan BPS. Data BDT Kemensos dikurangi jumlah yang meninggal dunia.

“Verifikasi dan validasi ini menggunakan 16 indikator fisik, nanti BPS akan mendata lagi isinya. 75 persen indikator itu (12 item) telah diintervensi pemda lewat PDPGR langsung maupun tidak langsung,” tandasnya.

Bupati juga menuturkan bahwa membangun manusia jauh lebih penting daripada infrastruktur. Karena itu, pemenuhan hak dasar masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam visi-misi pembangunan yang dicanangkan. Dia juga mengimbau kepada seluruh camat dan kades/lurah untuk mengawal pengentasan kemiskinan dengan cara mengenal masyarakatnya yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya.

“Apa pun bentuk perlindungan sosial untuk melindungi 1.503 KK miskin harus dipenuhi. Yang paling penting, semangat untuk tidak menjadi miskin. Kita harus punya mental bukan mental orang miskin. Kalau mental kita miskin, energi kita terkuras untuk hal tidak baik. Kalau kita berpikir bisa, pasti bisa dengan berusaha berlandaskan ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh,” pungkasnya.(Van)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.