Polisi Diminta Tindak Pelaku Pembakaran Gubuk dan Penganiayaan Terhadap Anggota Sat Pol PP

KabarNTB, Sumbawa – Peristiwa bentrok antar warga Desa SP2 dan Desa Plampang di LAR Ai Ampuk, Kecamatan Plampang yang menyebabkan seorang anggota Sat Pol PP terluka parah lada Selasa 19 Desember 2017, terus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di Sumbawa.

Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri AR, mengatakan, permasalahan tersebut sebelumnya pernah di bahas di komisi I antara kedua belah pihak (warga Desa Plampang dan warga Desa SP2).

“Komisi I kala itu merekomendasikan agar Pemerintah Daerah membentuk tim untuk menyelesaikan kasus yang terkait dengan SK Gubernur mengenai lokasi Transmigrasi dan SK Bupati terkait LAR,” ungkap Fikri kepada KabarNTB, Rabu 20 Desember 2017.

Terkait bentrokan antar warg dua desa, Fikri mengapresiasi aparat Kepolisian dalam mengambil tindakan cepat serta berkoordinasi dengan Pemerintah setempat.

Anggota Sat Pol PP yang terluka akibat melerai perkelahian warga saat dirawat di Puskesmas Plampang

“Kami juga menyesalkan operasi gabungan (sebelum bentrok terjadi) yang tidak mengikutsertakan secara total, dalam hal ini Kepolisian, TNI dan pihak terkait lainnya,” sebut Fikri.

Meski demikian, menurutnya Sat Pol PP.juga tak bisa disalahlan. Karna dalam melaksanakan tugas, para personil institusi tersebut tentunya atas instruksi atasan.

“Semestinya, setiap mengambil kebijakan Pemerintahan Daerah terlebih dahulu mengindentifikasi kondisi lapangan,” katanya.

Komisi I, tambahnya, mengharapkan Kepolisian tetap profesional dalam menangani kasus tersebut.

Pelaku yang melakukan tindakan anarkis terhadap anggota Sat Pol PP dan yang melakukan pembakaran terhadap gubuk – gubuk warga di lokasi harus ditindak tegas.

“Demikian pula yang melakukan provokasi terhadap masyarakat. Pengrusakan, penganiayaan dan pembakaran itu semua sudah termasuk pidana dan harus diusut tuntas pelakunya,” tegas Fikri.

Sementara untuk pemerintah daerah, Komisi I meminta untuk segera dibentuk tim terpadu yang melibatkan para pihak termasuk pelaku sejarah di wilayah tersebut serta pemerintah propinsi. Mengingat penetapan lokasi transmigrasi melalui SK Gubernur dan lokasi LAR melalui SK bupati.

“Masyarakat dari dua desa kami harap tidak mudah terprovokasi dengan isu yang dapat memecah belah dan mengadu domba masyarakat itu sendiri. Percayakan kepada pemeritah untuk penyelesaian masalah ini,” pungkasnya.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.