KabarNTB, Sumbawa Barat – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, menantang para pengurus Gerakan Masyarakat Peduli Anti Narkoba (Gempita) KSB untuk istiqomah bekerja Ikhlas Jujur dan Sungguh-sungguh (IJS) dalam ‘perang’ melawan Narkoba yang menjadi program utama lembaga itu.
Gempita merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang baru dibentuk di KSB dengan fokus pada gerakan memberantas peredaran Narkoba di daerah ini.
Senin siang 2 April 2018, para pengurus Gempita yang dimotori para generasi muda, bersilaturahmi dengan Wakil Bupati untuk melaporkan perihal pembentukan lembaga itu, sekaligus meminta dukungan Pemda dalam pelaksanaan program mereka.
Wabup menyatakan apresiasi tinggi atas ide dan keinginan kuat Gempita untuk terlibat aktif dalam memberantas Narkoba. Namun harus disadari, katanya, perang melawan Narkoba memikiki resiko besar.
Peredaran Narkoba, kata Wabup, dikendalikan oleh jaringan yang menyebar diseluruh wilayah, baik lokal, regional, nasional bahkan internasional. Konsekwensinya, pribadi maupun lembaga yang terlibat dalam upaya pemberantasan barang haram tersebut akan berhadapan dengan jaringan tak kasat mata tersebut dan bisa jadi, nyawa adalah taruhannya.
Selain itu, gerakan berantas Narkoba adalah gerakan yang lebih bersifat sosial, mustahil mengharapkan mendapat penghasilan (mencari makan) dari pekerjaan seperti itu. Karenanya jika pelaku atau lembaga tidak istiqomah, tidak serius dan tidak punya kemauan kuat, wabup menyarankan untuk mundur dari sekarang.
“Jangan sampai ‘panas tai ayam’, harus serius. Jangan hanya berharap anggaran, tapi saya tantang Gempita ini untuk menunjukkan program, saya ingin lihat seperti apa,” ucap Wabup.
Wabup menegaskan, Pemda mendukung penuh gerakan dan program yang dilaksanakan Gempita. Bahkan ia langsung meminta Kadis Dikpora dan Kepala Dikes serta Perwakilan BNN yang hadir dalam pertemuan itu untuk memback up kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan LSM tersebut.
Ia mengingatkan bahwa anggaran yang besar bukan jaminan Narkoba bisa hilang dari peredaran. Terbukti Polisi dan BNN yang difasilitasi dengan sumber daya yang memadai oleh negara tetap kewalahan. Ini menunjukkan bahwa pemberatasan Narkoba mesti melibatkan komponen masyarakat yang lain, tidak hanya Polisi dan BNN.
“Karena itu saya mengapresiasi Gempita dan ormas lainnya yang peduli dan mau terlibat aktif. Tapi tetap kembali pada serius atau tidak. Jangan sampai muncul imagenya ini hanya untuk mencari uang. Ingat ini lembaga sosial non profit. Jadi jangan mengharapkan imbalan, tetaplah istiqomah dan ciptakan trust (kepercayaan) bagi publik bahwa kalian bisa,” pesan Wabup.
Sementara Ketua Gempita KSB, Erick Dirgantara menjelaskan, karena keterbatasan kewenangan sebagai LSM, Gempita KSB akan bergerak sebagai pemicu saja, untuk menggalang komponen untuk bergerak bersama dalam memerangi Narkoba.
“Kalau hanya ditonton ini bisa menjadi persoalan sangat serius bagi masyarakat dan negara. Jadi harus ada yang memulai. Pemda, BNN, Lolisi dan stake holder lainnya mesti satu gerakan,” katanya.
Sementara Sri Sumarni, pengurus Gempita menyatakan pembentukan lembaga itu berangkat dari keprihatinan atas semakin merebaknya Narkoba di KSB. Bahkan semakin luar biasa perkembangannya karena sudah masuk sampai ke kalangan ASN.
“Jadi kami juga mengajukan chalenge (tantangan) terhadap Pemda, kapan persoalan Narkoba bisa dituntaskan. Kami mendorong Pemda untuk memberikan sanksi yang tegas bagi ASN yang terlibat,” katanya.(EZ)
Komentar