Pemprov NTB Akan Laporkan Pembuat SE Hoax Permintaan Sumbangan Pengamanan Pilkada Catut Nama Gubernur

KabarNTB, Mataram – Pemerintah Provinsi NTB mempertimbangkan kemungkinan melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH) terkait kembali beredarnya Surat Edaran (SE) palsu (hoax) berisi permintaan bantuan dana pengamanan Pilkada kepada pimpinan perusahaan yang mencatut nama Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Kejadian beredarnya SE palsu itu merupakan yang kedua kali terjadi. Surat serupa sebelumnya juga sempar viral di media sosial dan WhatsApp Group.

“ Hoaks surat edaran yang mencatut nama Gubernur kembali kami temukan. Kontennya mirip dengan yang beredar tanggal 10 November kemarin yaitu meminta dana pengamanan pelaksanaan Pilkada. Kami harus klarifikasi kembali, biar masyarakat, terutama dunia usaha tidak mudah percaya dengan modus penipuan seperti itu,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, Jumat 20 November 2020.

Surat edaran permintaan sumbangan dana pengamanan pilkada yang mencatut nama gubernur NTB, Zulkieflimansyah

Di dalam surat hoaks tersebut, muncul nama pemilik rekening, nomor rekening dan nomor telepon. Selanjutnya di bagian akhir muncul nama Gubernur NTB plus tandatangan dan stempel yang menyerupai stempel resmi Gubernur NTB. Najamuddin memastikan bahwa itu semua hanya rekayasa yang dibuat oknum yang tak bertanggung jawab. Karena sesungguhnya Pemprov NTB tidak pernah meminta perusahaan untuk mengumpulkan anggaran dalam rangka biaya pilkada.

“Terlebih soal dana Pilkada itu sudah clear seperti yang pernah disampaikan Ketua KPU NTB. Semua daerah yang menggelar pilkada serentak di NTB sudah mengalokasikan anggaran Pilkada melalui APBD masing-masing,” tegasnya.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim PRCC Biro Humas dan Protokol NTB lanjutnya, secara umum pelaku merupakan orang yang sama dan ingin membuat ketidaknyamanan pada saat Pilkada berlangsung. Pencarian di sosial media dan media online tentang surat hoaks yang kedua kalinya ini, tidak terlihat muncul di provinsi lain. Dengan demikian munculnya surat kedua ini bisa dikatakan sisa-sisa sebaran random pelaku.

“Kalau di surat yang pertama kemarin, berbagai daerah juga secara bersamaan mendapatkan hoax yang mirip dengan NTB seperti DKI, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, namun kali ini tidak. Ini hanya sisa-sisa sebaran random dari pelaku. Namun kami tetap merasa perlu melakukan klarifikasi agar masyarakat makin sadar bahaya hoaks,” tambahnya.

Ia menegaskan hoaks ini adalah musuh peradaban bangsa. Dalam setiap sejarah peradaban dan bangsa, informasi bohong selalu menjadi tantangan bersama. “Karena itu tugas kami ingin terus menjaga masyarakat agar tidak termakan oleh hoax ini,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, mengatakan, pihaknya sedang mempelajari beredarnya surat hoaks yang mencatut nama Gubernur tersebut. Melihat bahwa hoax ini berbahaya, maka pihaknya merasa perlu membuat laporan ke kepolisian.

“Perlu kita laporkan kalau memang sudah begini, muat di surat kabar juga, bahwa itu tidak benar kan begitu. Saya sedang mempelajari ini. Memang ada rencana untuk melaporkan,” ujarnya.

Senada dengan Karo Humas, Ruslan Abdul Gani juga mengimbau masyarakat agar tidak gampang percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Pastikan untuk tabayun serta check dan recheck informasi yang diterima.(NK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.