KabarNTB, Sumbawa – Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril, Senin 29 Januari 2018 membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2017.
Bupati Husni Djibril, dalam arahannya di depan Sekda, Asisten, para Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, dan Tim Penyusun LPPD Daerah Kabupaten Sumbawa, menyampaikan bahwa penyusunan LPPD merupakan kegiatan rutin pemerintah setiap awal tahun. Namun Bupati menginginkan agar kegiatan tersebut dilakukan bukan sekedar tuntutan formalitas.

Dalam acara tersebut, Bupati menekankan beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan LPPD, yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur.
Demikian juga hasil evaluasi LPPD tersebut akan dijadikan dasar untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya.
Hasil evaluasi LPPD juga merupakan dasar penilaian Kepala Daerah terhadap kinerja Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa; dan harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2018.
Dalam hal ini bupati berharap kepada tim penyusun LPPD agar dapat mengisi data sesuai format yang sudah ditetapkan dan terukur, sehingga dapat memperkecil permasalahan dalam penyusunan LPPD di tiap tahunnya.
Selain itu harus mempersiapkan data-data yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Teliti dan hindari kekeliruan penyajian data, sehingga semua data dapat tersajikan dengan baik,” katanya.
Sementara terkait data kemiskinan, Bupati meminta agar melakukan koordinasi dan verifikasi secara cermat, sehingga tidak lagi terdapat perbedaan antara lembaga yang satu dan yang lainnya.
Pejabat penyusun LPPD diminta untuk benar-benar memahami kebijakan dan aturan mengenai penyusunan LPPD, kemudian muatan LPPD hendaknya disusun secara terukur dan taat aturan.
Demikian pula para Kepala OPD harus mampu menampilkan yang terbaik untuk merebut peringkat teratas, mengingat 3 tahun terakhir Kabupaten Sumbawa berturut-turut menempati posisi kedua di antara 10 kabupaten/kota se-NTB.
“Saya minta perhatian seluruh aparat agar tetap bekerja secara profesional dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.(JK)




