Di Gerindra, Andi Azizi Bicara ‘Sejahtera KSBnya, Bahagia Warganya’

KabarNTB, Sumbawa Barat – Bakal calon bupati, H Andi Azizi Amin membahas sejumlah strategi inti berkaitan dengan policy (kebijakan) untuk mencapai tujuan akhir ‘Sejahtera KSB-nya, Bahagia Warganya’ yang menjadi visi misinya ikut berkompetisi menjadi bakal calon bupati Sumbawa Barat (KSB) di Pilkada 2020.

Di kegiatan penyampaian visi misi bakal calon yang dilaksanakan partai Gerindra, jum’at malam 27 Desember 2019, Andi Azizi, memulai paparannya dengan penciptaan lapangan kerja. Menurut dia, lapangan kerja merupakan tugas nomor satu pemerintah. Karena dengan penciptaan lapangan kerja, pemerintah punya hak untuk menarik pajak.

Baca juga : https://kabarntb.com/2019/12/gerindra-ksb-gelar-penyampaian-visi-misi-bakal-calon-secara-terbuka/

Ketika proses penciptaan lapangan kerja tidak berjalan baik, maka akan berlaku axiom (pepatah) ‘unemployment is the mother of many crime’ (pengangguran adalah induk dari banyak kejahatan).

Bakal calon bupati KSB, H Andi Azizi Amin

“Jadi cara efektif untuk menekan angka kriminalitas dan berbagai hal yang bertentang dengan undang-undang di KSB ini adalah dengan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Target kami meski tidak bisa mencapai full employment (nol pengangguran), tapi akan menciptakan kesempatan kerja yang optimal,” bebernya.

Optimalisasi public goods atau public services (pelayanan publik) oleh pemerintah, menjadi prioritas kedua Andi Azizi. Ia menyatakan ada sejumlah produk layanan publik yang tidak bisa didelegasikan kepada pihak swasta, melainkan pemerintah yang harus turun tangan sendiri melaksanakan. Salah satunya adalah Law Enforcement (penegakan hukum). Untuk melaksanakan penegakan hukum, hanya dibutuhkan political will dari kepala daerah karena instrumen – instrumen yang dibutuhkan untuk penegakan hukum sudah tersedia.

Baca juga : https://kabarntb.com/2019/12/tak-berminat-borong-partai-firin-fud-persilahkan-gerindra-usung-figure-lain/

“Dalam ilmu ekonomi ada istilah ‘cashflow equal to zero’. Jadi tidak perlu ada tambahan anggaran untuk menegakkan hukum, hanya kemauan politik dari kepala daerah. Kalau setiap orang menegakkan hukum maka yang terjadi caos, bentrokan kepentingan antara satu dengan yang lain,”

Berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun, APBD KSB yang saat ini berada di angka Rp 1,1 hingga Rp 1,2 triliyun per tahun, mesti dipastikan teralokasi sepenuhnya untuk kepentingan rakyat sebagai pemilik anggaran tersebut. Ia menegaskan, pemerintah tidak punya duit. Duit itu titipan, milik rakyat yang dikelola pemerintah.

Baca juga : https://kabarntb.com/2019/12/di-gerindra-ustad-nun-ulas-konsep-memimpin-dengan-hati-mustakim-singgung-soal-dendam/

“Dengan nilai APBD yang meningkat dua kali lipat dibanding 2005 dan 2010, seharusnya terjadi dua kali lipat pembangunan, tapi itu tidak kita saksikan. Kenapa? karena dugaan korupsi,” cetusnya.

Terakhir, Andi Azizi yang datang sendiri tanpa pasangan bakal calon wakil bupati di kegiatan itu, menegaskan komitmen untuk membela kepentingan masyarakat lokal, pencari kerja lokal dan bisnis lokal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(EZ)

Komentar