KabarNTB, Bima – Mewujudkan Visi NTB Gemilang membutuhkan dukungan infrastruktur untuk konektivitas wilayah. Baik antar desa, kota maupun kawasan produksi dan industry.
Termasuk pula membuka seluruh kawasan potensial yang selama ini masih terisolasi, sehingga aktivitas masyarakat dibidang sosial ekonomi dan bisnis dapat tumbuh dengan baik.
Infrastruktur konekvitas itu, bukan hanya jalan, jembatan, bandara, pelabuhan laut dan beragam moda transportasi lainnya, tetapi juga infrastruktur digital.
Yakni pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media transpormasi di semua bidang kehidupan.
Asisten III Pemerintah Daerah Bima, H Arifuddin dan Staf Ahli SDM Pemkot Bima, M Arif, membuka Sosialisasi Perda NTB Nomor 3 Tahun 2018 di Bima. Perda dimaksud mengatur tentang tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
H Arifuddin tak menampik bahwa didaerahnya masih terdapat sejumlah lokasi yang belum terhubung jaringan telekomunikasi. Selain keterbatasan infrastruktur, juga terbentur persoalan SDM.
“Padahal tata kelola pemerintahan dan layanan publik kedepan diwarnai perkembangan yang sangat cepat,” ujarnya.
Sehingga Arif mengajak birokrasi dan seluruh jajarannya, untuk menyiapkan diri dan harus mulai ramah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, saat memaparkan materi dihadapan ratusan pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota Bima, dimana saat ini, hampir tidak ada sektor pembangunan yang luput dari pemanfaatan teknologi informasi.
Yaitu kata dia, mulai dari pengembangan dunia bisnis, pariwisata, pertanian, UMKM dan semua sektor pelayanan publik lainnya.
“Seperti perbankan, perumahan, layanan listrik, kesehatan dan pendidikan. Bahkan sistem pertahanan dan keamanan di semua negara-pun saat ini memanfaatkan teknologi digital,” ungkap Aryadi.
Itulah sebabnya, kata Aryadi jika saat ini pasangan Gubernur H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj. Siti Rohmi Djalilah sangat konsens mewujudkan konekvitas seluruh wilayah di NTB.
Yang tak lain, melalui program pembangunan infrastruktur secara terintegrasi, termasuk infrastruktur digital agar menyentuh seluruh pemukiman dan kawasan-kawasan produktif potensial lainnya.
Bahkan konektivitas wilayah ini lanjutnya, ditetapkan di dalam RPJMD – NTB 2019-2023 sebagai salah satu program unggulan untuk mewujudkan misi NTB Tangguh dan Mantap serta NTB Sejahtera dan Mandiri.
“Jadi di maksudkan untuk menghadirkan aparatur pemerintahan yang bersih dan melayani,” kata Aryadi.
Saat ini penanganan ruas-ruas jalan yang kondisinya belum mantap lebih jauh diaktakannya, seperti di Kecamatan Wera, dan ruas jalan dilingkar Utara Bima, termasuk Dompu seperti kawasan biosfer tambora dan samota menjadi prioritas.
“Iya jadi prioritas untuk ditangani, bahkan sudah dianggarkan melalui pola anggaran pembangunan infrastruktur tahun jamak,” demikian tutur mantan Irbansus pada Inspektorat NTB.(VR/*)
Komentar